SELATPANJANG - Pemkab Kepulauan Meranti diharapkan menggesa percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menggesa percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan akses social ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Basiran Sarjono mengatakan hal ini di Selatpanjang  menyikapi tingginya tuntutan dan keinginan masyarakat agar pembangunan jalan pedesaan menjadi prioritas utama dalam dua tahun anggaran ke depan.

“Ini merupakan keinginan yang sangat realistis dari masyarakat. Dan Pemkab Meranti harus mengakomodirnya, dengan menambah kekuatan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan. Meskipun demikian, agar pelaksanannya benar-benar tepat sasaran dan berkualitas, masyarakat harus dijadikan sebagai pelaku utamanya. Intinya, prosi alokasi penyertaan PNPM ataupun ADD harus diperbesar. Dengan demikian, masyarakat yang akan menjadi pelaku utamanya, mulai dari menyusun program, melaksanakan, mengawai dan menikmatinya sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa tercapai,” ujar Basiran.

Menurutnya, dengan kemampuan alokasi anggaran APBD Meranti yang terus meningkat Pemkab diyakini mampu menyusun alokasi anggaran yang lebih variatif. Hal ini dilakukan tentunya dengan berdasarkan pada skala prirotas yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemkab Kepulauan Meranti.

Kebijakan penyusunan program pembangunan ini tetap harus mengedepankan kebutuhan apa yang menjadi  aspirasi masyarakat, tetutama untuk program-program pembangunan jangka pendek yang  sangat dibutuhkan. Untuk itu, pola penyusunan alokasi anggarannya bisa saja Pemkab Meranti mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan jalan pedesaan tersebut melaui penyertaan anggaran di PNPM atapun melalui alokasi dana ADD. Kalau ini bisa direalisasiakan Pemkab Kepulauan Meranti, dampak positif yang akan di timbulkan akan sangat dirasakan masyarakat.

Tidak hanya mendapatkan apresiasi positif sebagai bentuk legimitasi  dukungan, tapi juga akan mampu menimbulkan multi efek player yang lebih luas. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pengerjaan proyek pembangunan yang dilaksanakan. “Kita tidak menafikan, peran pihak ketiga sangat besar dalam menggesa program pembangunan. Namun, dari hasil evaluasi yang  dilakukan dilapangan penyertaan masayrakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program PNPM hasilnya lebih maksimal," katanya.

"Kualitas kerjanya lebih bagus dan sasaran akan lebih tepat. Dan yang tak kalah pentingnya, kebijakan pengeloalan pembangunan melalui program PNPM menimbulkan dampak moral yang sangat positif bagi penguatan peran masyarakat. Termasuk aspek penyerapan tenaga kerja di pedesaan dan tingkat perputaran uang. Ini merupakan salah satu program padat karya yang patut di tingkatkan dalam upaya mengenjot percepata pembangunan di Merant,” bebernya.

Untuk itu, kalau memang kekuatan PAD Meranti terus menigkat tidak ada salahnya Pemkab Meranti meningkatkan pos alokasi penyertaan anggaran PNPM di tahun 2014. Soal berapa angka  nominalnya, itutergantung pada kekuatan dan kemampuan keuangan daerah. Termasuk memperbesa pos alokasi angaran infrastruktur di anggaran ADD di tahun 2014. “Sekaranglah waktunya bagaimana kita memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dan ini tentunya sangat tergantung pada kebijakan Pemkab Meranti sebagai pengelola anggaran pembangunan. Kalau memang siap, komisi II siap mendukung kebijakan tersebut demi kepentingan masayarakat,” tandas Basiaran Sarjono, SE, MM. (fan/hkc)