JAKARTA - Meskipun kerjasama antara korporasi, aparat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (PKHL) sudah semakin baik. 

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tetap mengingatkan agar perusahaan tetap menjaga kewaspadaan akan ancaman kebakaran hutan dalan lahan.  Siti Nurbaya berpendapat Perusahaan bisa menggandeng masyarakat dengan pola kemitraan agar kebakaran bisa dicegah.

 

"Kami minta perusahaan,  memiliki SDM dan peralatan memadai untuk PKHL dan mengidentifikasi areal berpotensi konflik dan aktivitas masyarakat, termasuk mengambil langkah luas untuk PKHL. Koorporasi tidak hanya menjaga konsesinya tetapi juga ikut membantu pencegahan kebakaran di luar wilayah kerjanya.  Ini diharapkan berdampak pada tercapainya target bebas kebakaran skala besar tahun ini, " ujar Siti Nurbaya di sela rapat kerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (2/3) petang.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika(BMKG), iklim Indonesia bakal dipengaruhi El Nino lemah, yang diperkirakan sampai Juni 2015,  berdampak pada rendahnya intensitas dan frekuensi hujan di banding tahun lalu. 

"Untuk itu, upaya pengendalian kebakaran tidak boleh mengendur, khususnya provinsi yang masuk daftar prioritas untuk PKHL yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau, " kata mantan Sekjen Kemendagri dan Sekjen DPD RI itu.

Presiden Direktur Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas menyatakan pihaknya ikut berkontribusi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam membantu pencegahan dan PKHL di Riau. 

Bahkan pihaknya ikut membantu pemadaman api di area masyarakat saat kebakaran di Pulau Rupat, Bengkalis Rabu (25/2) lalu. "Perusahaan mengerahkan 2 heli untuk melakukan 30 sorti water booming dan api sudah berhasil dipadamkan. " ujar Tony Wenas.

Menurut dia, RAPP memiliki Pusat Komando untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang siap merespon potensi timbulnya api di seluruh HTI perusahaan dan lahan masyarakat di sekitar konsesinya. 

Upaya pengendalian termasuk pemantauan di darat dan udara, termasuk memonitor titik panas dengan satelit yang dikaitkan dengan teknologi FDRS (Fire Danger Rating System) guna memitigasi dan mendeteksi sedini mungkin bahaya kebakaran lahan.   

Ditambahkan Tony,  perusahaan akan meningkatkan cadangan air di kanal dengan mengatur tata kelola air yang menggunakan teknologi ekohidro guna pencegahan awal. 

"Perusahaan juga menyiagakan 700 Tim Reaksi Cepat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran termasuk 630 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA)," kata Tony.