SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengharapkan sinerginitas bersama antara pemerintah pusat maupun provinsi dengan pemerintah daerah dalam penanganan abrasi di wilayah ini, sebab abrasi menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat khususnya yang bermukim di kawasan sepanjang pesisir pantai di Kepulauan Meranti.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau belum lama ini. 

Menurutnya sebagai kabupaten yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi perairan, abrasi menjadi salah satu ancaman serius yang perlu mendapat perhatian lebih selain ancaman terjadinya Kebakaran lahan dan Hutan (Karhutla).

"Bukan hanya Karhutla saja yang jadi ancaman di Kepulauan Meranti saat ini, akan tetapi juga termasuk abrasi. Masyarakat yang saat ini masih tinggal di wilayah pesisir pantai sangat terancam dengan abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir pantai," ujar Iqaruddin.

Ia menambahkan, ancaman abrasi yang telah menenggelamkan beberapa kawasan pesisir, jika tidak ditanggulangi sesegera mungkin berpotensi mengurangi luas daratan Indonesia.

"Inilah ancaman paling serius yang perlu diperhatikan, abrasi yang tidak segera diantisipasi bisa semakin memperkecil luas wilayah negara Indonesia ini," sambungnya.

Oleh sebab itu, Iqaruddin mengharapkan masalah abrasi di Kepulauan Meranti bisa mendapatkan perhatian lebih dengan diberikannya anggaran yang lebih besar dalam penangganan abrasi tersebut.

"Melalui dana APBD pusat kita, kita harapkan nanti bisa disinergikan dalam mengatasi persoalan abrasi. Dan kita juga mengharapkan pemerintah pusat bisa memberikan anggaran yang lebih untuk membantu merehabilitasi wilayah yang terkena dampak abrasi di Kepulauan Meranti," tandas Iqaruddin.

Sementara itu menurut data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kepulauan Meranti tahun 2013, sedikitnya 264 hektare lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami abrasi. Kondisi terparah berada di titik sepanjang kawasan pesisir pantai terutama Pulau Rangsang yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

Kepala BLH Kepulauan Meranti, Drs Irmansyah MSi saat dikonfirmasi, Jumat (16/5) lalu mengatakan berdasarkan hasil pantauan di lapangan, tingkat abrasi di Kepulauan Meranti memang perlu penanganan serius. Pihaknya juga telah melakukan langkah antisipatif dengan menghimbau masyarakat yang bermukim di pesisir pantai untuk menjaga ekosistem hutan mangrove.

"Kita mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga tanaman mangrove, meskipun hal tersebut belum cukup kuat membendung abrasi, paling tidak langkah ini bisa meminimalisasi laju abrasi," terang Irmansyah.

Menurutnya lagi, solusi efektif untuk mengatasi masalah abrasi pantai ini, diantaranya dengan pembangunan batu pemecah ombak. Hal tersebut dinilai mampu mengurangi kekuatan ombak yang menerjang. Meskipun demikian pemasangan alat pemecah ombak tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. 

Namun hal terpenting yang perlu diperhatikan sebut Irman, sebelum dilakukan penanganan terhadap abrasi tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian menyangkut kondisi alam di Meranti untuk nantinya ditentukan langkah-langkah yang paling sesuai mengatasi abrasi tersebut.

"Ini perlu, sebab kondisi alam tiap daerah berbeda serta cara mengatasi abrasi juga perlu disesuaikan dengan daerah tersebut. Jika sudah dilakukan kajian, nanti bisa ditentukan langkah apa yang paling cocok diambil, apakah membuat turap, memasang batu pemecah ombak atau penanaman mangrove maupun jenis tanaman lainnya," tukas Irmansyah.***(adv/hum/roy)