PEKANBARU - Presiden Indonesia Joko Widodo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Siti Nurbaya kompak menjawab secepatnya, ketika ditanya kapan proses Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tuntas. 

Meski sama-sama tidak menegaskan kapan proses penyelesaian RTRW akan tuntas, Jokowi mengaku sudah mengintruksikan kepada Men-LHK agar RTRW supaya diselesaikan. "Kita sudah intruksikan ke Men-LHK, agar cepat diselesaikan," kata Jokowi, Senin (9/10/15). 

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau mengatakan akibat belum tuntasnya RTRW Riau, dana Rp22 triliun dana investasi yang masuk ke Dumai jadi terhambat. 

Padahal, RTRW merupakan kunci masuknya investasi sebagai bentuk kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi yang ingin menanamkan sahamnya di Riau termasuk di Kota Dumai sebagai pusat industri, jasa dan perdagangan. 

Plt Gubri yang biasa disapa dengan Andi Rachman ini lantas menyatakan harapan yang sama agar persoalan RTRW supaya cepat dituntaskan, khususnya apa yang selama ini menjadi tanggung jawab Kemen LHK. 

Begitu juga yang menjadi domainnya DPR RI. Sehingga ke depan, RTRW Riau yang sudah lama dinanti-nantikan bisa terwujud. "Kita suda minta diprioritaskan khususnya jadi domian LHK," ungkap Andi. 

Betapa tidak, sejak 1986 RTRW belum pernah dirubah. Sementara saat itu, Kepulauan Riau masih bergabung dengan Riau. Kemudian adanya pemekaran yang dulunya hanya ada lima kabupaten/kota sekarang menjadi 12 kabupaten/kota, termasuk dibawahnya menandakan RTRW saat ini tidak relvan lagi. 

Selain itu jjumlah penduduk Riau saat ini menjadi Rp6 juta juga sebagai indikatornya, bahwa RTRW memang sudah menjadi. Hal yang sama juga disampaikan Bupati Indragiri Hulu HM Wardan, Kuansing Sukarmis serta Bupati Inhu, serta Pelalawan.