JAKARTA - Menjadi seorang kepala daerah di kabupaten yang baru dimekarkan memang bukan perkara mudah. Semua kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan lainnya menjadi tantangan tersendiri. 

Berbagai upaya pun terus dilakukan agar masyarakat bisa bersaing secara ekonomi dan mampu meningkatkan kualitas taraf hidup.

Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh Pemkab tersebut dalam talk show economic chalenges yang disiarkan secara live oleh Metro Tv, Senin, (16/12/13) kemarin di Jakarta. 

Ia mencontohkan saat PLN belum mampu memasukkan jaringan listrik ke pelosok desa, masyarakat menyampaikan aspirasi kepada dia. Begitu pula ketika masyarakat di wilayahnya belum pernah merasakan BBM dengan harga bersubsidi, selaku kepala daerah ia harus memikirkan jalan keluar yang seharusnya menjadi tugas Pertamina.

"Karena harus memikirkan masalah yang seharusnya menjadi tugas pemerintah pusat. Saya seperti presiden di Meranti, karena tugas presiden saya ambil alih," ujarn Bupati Irwan.

Ketika ditanya oleh presenter Suryopratomo, apakah masalah tersebut pernah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pusat, Irwan  menjawab bukan hanya provinsi, hampir semua kementerian telah ua kunjungi untuk menyampaikan kondisi wilayah perbatasan yang hanya berjarak beberapa puluh kilometer saja dari Malaysia itu.

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Agung Mulyana, menilai memang harus ada regulasi yang mengatur dan memberikan prioritas bagi daerah yang berada di perbatasan.

"Selama masalah infrastruktur seperti jalan dan dermaga membuat banyak wilayah kita masih terisolasi," sebut Agung. Padahal sebenarnya wilayah perbatasan merupakan daerah yang potensial.

Agung juga mengatakan apa yang menjadi usulan Pemkab Meranti yang disampaikan Bupati Irwan harus berlanjut, mengingat sebentar lagi akan ada pergantian presiden yang tentunya akan memiliki kebijakan baru.

"Meranti harus masuk dalam RPJM baru saat penggantian presiden nanti. Ini harus terus disuarakan dalam bentuk usulan, agar kedepan Meranti dan wilayah perbatasan lainnya tidak lagi hanya mendapatkan remah-remah anggaran," sebutnya.**(Afandi)