PEKANBARU - Status Pelabuhan Kawasan Industri, Dumai menjadi pertanyaan sendiri bagi Komisi D DPRD Riau. ‎Apakah pelabuhan tersebut milik pihak swasta, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Dumai maupun pemerintah pusat. 

Hal ini berawal dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau yang mengaku juga tidak mengetahui status pelabuhan tersebut. Begitu juga, saat ditanyakan ke Komisi II DPRD Kota Dumai. 

"Anggota Komisi II DPRD Dumai juga bingung jawabnya, Dishub Riau juga belum ada jawaban. Kita mau cari kejelasan dan sampai saat ini belum ada jawaban, yang saya tahu itu milik swasta," kata Hardianto, Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Jum'at (26/06/15).‎ 

Kejelasan status ini menurutnya perlu didudukkan terlebih dahulu. Hal ini agar Pelabuhan Kawasan Industri tersebut, banyak mendapat anggaran pusat melalui program pengembangan transportasi laut.‎ 

"Di Riau hanya dua pelabuhan yang mendapat dana pusat, Pelabuhan Tanjung Button dan Kuala Enok.‎ Tanjung Button dulu inisiasi Pemerintah Kabupaten Siak yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah, Kuala Enok juga jelas," ungkapnya. 

Anggota dewan dari daerah pemilihan Bengkalis-Meranti-Dumai ini menyatakan, seandainya pelabuhan itu milik swasta, maka pihaknya akan menolak jika anggarannya masuk dalam APBD Riau.‎ 

"Kecuali dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dumai dan menyangkut aspek hajat hidup orang banyak itu bisa dibantu dan sifatnya membantu," tutupnya.