ROKAN HILIR - Akibat tidak kunjung keluarnya sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohil membuat pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Bagansiapiapi terkendala. Bangunan yang telah dikerjakan mencapai 50 persen itu terpaksa dihentikan pengerjaannya.

Dengan terhentinya pembangunan pelabuhan tersebut diyakini akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat di daerah pesisir. 

"Pelabuhan bertaraf Internasional itu rencananya akan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemkab Rohil guna menunjang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pesisir, " kata Kepala Syahbandar Bagansiapiapi Mapeati, Jumat (31/7/2015) di Bagansiapiapi.

Diakui Mapeati, jika sertifikat tanah sudah diterbitkan oleh pihak BPN, maka diyakini pengerjaan pelabuhan tersebut telah selesai. 

"Kita sangat menyayangkan BPN Rohil yang tidak mau sama sekali menjelaskan secara detail mengenai penerbitan sertifikat tersebut. Jika ada kendala atau hal sebagainya kan bisa melakukan koordinasi, sehingga pihaknya bisa segera melengkapi kekurangan persyaratan tersebut, "bebernya.

Dijelaskan, pemerintah pusat dan Pemkab Rohil telah setuju untuk membangun pelabuhan internasional tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang pembangunannya menggunakan dana APBN. 

"Namun sayangnya pembangunan lanjutannya terkendala oleh sertifikat, sehingga anggota DPD RI Komisi V tidak setuju melanjutkan pembangunan tersebut dengan menggunakan dana APBN, "jelas Mapeati.