JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 147 permohonan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dari 132 daerah.

"Semua permohonan sudah dicatat di buku registrasi perkara konstitusi," kata Kepala Bidang Humas MK Budi Ahmad Johari di Jakarta, Rabu (6/1/15).

Dari seluruh permohonan yang masuk, ada 128 perkara yang diajukan oleh calon bupati dan wakil bupati, 11 perkara oleh calon wali kota dan wakil wali kota, enam perkara oleh calon gubernur dan wakil gubernur, dan satu perkara oleh pemantau pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya.

"Selain itu ada satu permohonan yang tidak diajukan oleh calon kepala daerah dari Kabupaten Boven Digoel, Papua," sebutnya.

Budi menjelaskan, bahwa MK selanjutnya akan menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon serta pihak terkait termasuk pasangan peraih suara terbesar dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di masing-masing daerah.

"Sejak Senin (4/1) telah berlaku kewajiban MK untuk menyelesaikan perkara sengketa pilkada ini selama 45 hari kerja," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui dari sembilan daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember kemarin di Provinsi Riau, delapan daerah mengajukan permohonan gugatan ke MK, dan hanya Kota Dumai yang tidak mengajukan gugatan.

Kedelapan daerah tersebut adalah Kabupaten Inhu, Rohul, Rohil, Bengkalis, Pelalawan, Kuansing, Siak dan Kepulauan Meranti. Dimana sidang perdana di MK akan mulai besok, 7 Januari.