JAKARTA - Setelah mendatangi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) beberapa waktu lalu, hari ini, Rabu (25/6/14) Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman beserta Anggota DPRD Riau, Zulkanain, Nazarudin, Zainal dan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al Azhar mendatangi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian di Jakarta guna menuntut pengesahan Rencana Tataruang dan Tata Wilayah (RTRW) Riau.

Sebelumnya, para wakil rakyat ini rencananya bertemu dengan Setgab Dipo Alam. Tapi rencanaa tersebut gagal, karena pihak Setgab mengatakan Dipo Alam tidak berada di kantor sedang keluar. Sehingga Johar Firdaus dan rombongan diarahkan ke Kemenko Ekuin.

Dan celakanya, pejabat yang menerima Ketua DPRD Riau di Kemenko Ekuin adalah Asisten Deputi Penataan Ruangan Kemenko Perekonomian, Abdul Marzuki. Sebenarnya, Johar Firdaus mengaku kecewa dengan sikap Setgab dan Menko Ekui yang hanya menerima mereka lewat Asisten Diputi.

"Sebenarnya kita kecewa dengan sikap Setgab, seharusnya kalau kita minta bertemu Setgab ya ke Setgab. Bukan diarahkan ke Menko Ekui, tapi setidaknya tadi dari Menko Ekui akan melanjutkan tuntutan kita ke Setgab untuk pengesahan RTRW Riau," kata Johar Firdaus usai bertemu dengan Asisten Diputi Penataan Ruangan Kemenko Ekui.

Politisi Golkar ini juga mengatakan, akan terus berjuang sampai disahkanya RTRW Riau. "Apalagi saat ini tinggal pengesahannya saja, semua tim yang dibentuk Kemenhut sudah setuju dengan draf RTRW Riau," sebutnya.

Seandainya langkah ini belum juga tuntas, maka jalan satu-satunya sebut Johar adalah dengan bertemu langsung presiden meminta RTRW Riau disahkan. "Langkah selanjutnya, akan kita datangi presiden kalau belum SK yang dijanjikan tidak dikeluarkan Kemenhut," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua LAM Riau Al Azhar, katanya masyarakat Riau sudah kesal dengan sikap Kemenhut yang menunda-nunda mengesahan RTRW Riau. Padahal menurutnya, semua persyaratan sudah selesai sehingga tak ada alasan untuk tidak mengesahkan RTRW Riau tersebut.

"Kita sudah kirim surat ke presiden meminta agar Beliau memerintahkan Menhut untuk menyelesaikan RTRW Riau. Selama ini Menhut tidak memberikan alansan yang jelas dan arogan sekali," ungkapnya.

Sementara itu Asisten Diputi Penataan Ruangan Kemenko Ekui, Abdul Marzuki berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke Setgab untuk dilanjutkan ke Presiden, sehingga Kemenhut segera menerbitkan SK untuk mengesahkan RTRW Riau.

"Nanti tuntutan ini akan kami sampaikan ke Setgab untuk segera ditindaklanjuti, dan menjawab surat Kemenhut ke Setgab untuk pengesahan RTRW Riau," katanya.***(jor)