JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Markas Besar TNI menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan militer di sejumlah pilkada di Riau.

Pengurus DPP PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, tim hukum dari DPP PDIP sudah diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki laporan dugaan keterlibatan militer dalam pilkada lalu. Menurut Trimedya, Ketua pimpinan Daerah PDIP di Riau sebelumnya melaporkan dugaan keterlibatan militer dalam pilkada.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, lanjut Trimedya, tim menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum tentara dalam Pilkada Riau.

"Temuan-temuan di lapangan memperlihatkan indikasi keterlibatan militer," ksta Trimedya di Jakarta, Kamis (17/12/15).

Menurutnya, dugaan keterlibatan militer dalam pilkada bukan isapan jempol. Sebab, katanya, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan TNI untuk tidak bermain politik praktis. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Jakarta beberapa waktu lalu.

"Jadi memang ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI dan Polri harus netral," tegas Trimedya.

Trimedya juga meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan PDIP terkait dugaan keterlibatan militer dalam pilkada Riau.

"Bawaslu harus melihat ini secara baik dan menindaklanjutinya. Entah apakah diperlukan penghitungan ulang atau pemilihan ulang. Sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku saja," ujarnya.