JAKARTA - Pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai hambatan utama kinerja Presiden Joko Widodo adalah PDI Perjuangan selaku partai pengusungnya dalam Pemilu Presiden 2014 silam.

Hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan bukan baru kini terjadi, minimal sejak dia menjadi gubernur DKI Jaya. Saat menjadi wali kota Surakarta untuk kedua kalinya, Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatan itu karena menjadi gubernur DKI Jaya. Pun pada posisi ini Jokowi tidak selesai, karena diusung menjadi presiden.

"Hambatan utama kinerja presiden adalah partai pendukungnya sendiri, terutama PDI P, karena partai ini benar-benar amburadul komentar politiknya," kata Bakti, dalam diskusi bertajuk 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK yang diselenggarakan Forum Intelektual Studi Untuk Indonesia, di Jakarta, Kamis.

Dia mencermati, setidaknya ada dua kesalahan kader PDIP dalam berkomentar secara politik yang menimbulkan pertanyaan di publik.

Pertama, terkait pernyataan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, yang menakar usia jabatan Presiden Jokowi tidak akan lama lagi berakhir karena akan dimakzulkan.

Dia mempertanyakan apakah Simbolon mengerti presiden tidak bisa dimakzulkan karena kinerja, melainkan karena melanggar UUD 1945.

Kedua, terkait pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebutkan adanya permainan politik yang dilakukan Ketua KPK, Abraham Samad, yang diketahui politisi PDIP.

"Jika benar Abraham Samad cawe-cawe, kalau pertemuannya sampai enam kali artinya PDIP memberikan kesempatan buat Abraham Samad. Artinya kalau Abraham Samad nakal, PDIP nakal juga," kata dia.

Lebih jauh dia mengatakan tantangan terberat bagi Jokowi saat ini adalah untuk menentukan apakah Jokowi benar-benar akan membasmi mafia-mafia ekonomi dan korupsi atau justru melenggang dan kehilangan kepercayaan publik.