JAKARTA : Anggota DPR RI dari pemilihan Riau Tabrani Maamun menyatakan siap memperjuangkan kepentingan daerah Riau sesuai bidang yang ditanganinya sebagai legislator komisi II dengan ruang lingkup tugas masalah pemerintahan dalam negeri dan Otonomi Daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan pertanahan dan reforma agraria dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

 

"Sebagai kader partai, saya siap ditempatkan di komisi manapun dan saya siap memperjuangkan kepentingan daerah Riau sesuai bidang tugas saya di komisi II DPR, " ujar Tabrani Maamun di gedung DPR Jakarta, Selasa (11/11/2014).

 

Bidang komisi II tersebut kata Tabrani sangat jauh dengan persoalan sebelumnya yang ditangani sebagai anggota DPRD Riau komisi C bidang infrastruktur dan pembangunan dan komisi B bidang ekonomi dan keuangan.

Menurut adik dari Gubernur Riau Annas Maamun itu, langkah pertama yang menjadi fokus perhatiannya adalah masalah pemekeran daerah di provinsi Riau. 

Sebab selama satu periode (2009-2014), tidak ada satupun legislator dari Riau yang duduk di komisi II untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru. 

Karena Tabrani berharap kehadirannya sebagai anggota komisi II Riau bisa memberikan manfaat luas bagi konstituennya di negeri Bumi Lancang Kuning.

 

Ditambahkan Tabrani, di akhir jabatannya sebagai  anggota DPRD provinsi Riau 2009-2014, pada awal September lalu, DPRD Riau telah mengesahkan pembentukan  dua Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Kabupaten Rokan Darussalam yang merupakan dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Kemudian, Kabupaten Gunung Sailan Darussalam sebagai daerah baru pecahan dari Kabupaten Kampar, Kota Duri serta pembentukan Provinsi Riau Pesisir. 

Sebelum empat DOB itu, Riau juga telah mengajukan ke DPR RI yakni kabupaten Mandau, Indragiri Selatan  (Insel) dan Rodas.

 

Tabrani menegaskan dia bersama rekannya di komisi II akan berjuang all out untuk DOB di Riau sepanjang seluruh syarat administrasi, geografis dan politis telah dipenuhi oleh panitia pemekeran daerah tersebut. 

"Sepanjang syaratnya lengkap, ajukan saja untuk diproses ke komisi II. Saya dan rekan se-komisi akan berjuang membantu pembentukan DOB di Riau, " katanya,

Adapun legislator Riau lain, M Nasir  (FPD) duduk di komisi VII yang membidangi masalah energi Sumber Daya Mineral, riset dan teknologi dan lingkungan hidup.

Jon Erizal (FPAN) sebagai wakil Ketua komisi XI bersama Idris Laena (FPG) dengan ruang lingkup kerja Keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Politisi Gerindra Edy Tanjung di komisi VI dengan ruang lingkup masalah Pprdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN dan standarisasi nasional. Rekannya Rita Zahara (F-Gerindra) di komisi V membidangi persoalan perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, meteorology, klimatologi dan geofisika.  Sedangkan politisi FPKS  Chairul Anwar duduk di komisi IX yang mengurusi soal  tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan

 

Sementara Efendi Sianipar, Marsiaman Saragih (FPDIP) dan Lukman Edy (FPKB) belum diketahui ditempatkan di komisi berapa oleh partainya karena fraksinya belum menyerahkan nama-nama untuk masuk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).