JAKARTA - Meskipun Undang-undang Pilkada baru disahkan DPR dengan sejumlah revisi nantinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sesumbar mengatakan, Pilkada serentak tahun 2015 di 204 daerah tetap dilaksanakan. 

Untuk itulah mantan Sekjen PDIP ini menyarankan kepada parpol yang masih berkonflik harus bisa menyelesaikan persoalan internal sebelum pendaftaran calon kepala daerah.

"Tahun ini tetap dilaksanakan Pilkada di 204 daerah sesuai jadwal yang sudah kita buat. Makanya, kalau masih ada partai bermasalah itu urusan partai yang harus diselesaikan partai tersebut," kata Tjahjo usai paripurna pengesahan UU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/15).

Politikus PDIP itu menambahkan, penyelenggara Pilkada di daerah termasuk KPUD masing-masing sudah siap semua untuk menggelar Pilkada tahun ini. Begitu juga terkait masalah anggaran penyelenggaraan Pilkada, katanya juga sudah siap semua.

"Kalau penyelenggaranya kan di KPU. Jadi secara keseluruhan anggaran sudah siap, pejabat pelaksana di daerah juga sudah siap," ungkapnya.

Lebih jauh dia mengatakan, Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan tersebut, revisinya harus selesai paling lambat 17 Februari mendatang. Setelah dipelajari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Undang-Undang Pilkada ini bakal kembali dibahas Komisi II DPR untuk direvisi.

"Kita tergetkan 17 Februari UU ini harus selesai, nanti akan kita bahas bersama. DPR akan undang KPU dulu, kalau semuanya siap. Kemudian Komisi II akan merevisi poin-poin mana yang perlu diperbaiki," sebutnya.