PEKANBARU - Masuknya SMA dan SMK menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, membuat beban tanggungan APBD Riau kiat bertambah. Ikat pinggang anggaran pun semakin dikencangkan, dengan merasionalisasi anggaran yang dipandang kurang bermanfaat. 

"Siap tak siap, karena ini amanah undang-undang harus kita laksanakan. Memang dengan masuknya SMA dan SMK beban APBD kita semakin bertambah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim, Rabu (14/9/16). 

Sekitar dari Rp900 miliar lebih anggaran Pemprov Riau disedot untuk anggaran pendidikan saja. Ini belum termasuk limpahan anggaran setelah penyerahan aset sekolah menengah atas dan kejuruan tersebut diserahkan ke pemeritah provinsi. 

Sejumlah item yang bakal membebani nanti seperti perehaban gedung dan pembangunan sekolah SMA dan SMK yang tersebar diseluruh kabupaten kota di Riau. 

"Berapa jumlahnya, angka bisa saja bergerak terus, inikan masih transisi. Kita lihat lagi berapa aset sebenarnya. Berapa yang yang perlu pembenahan. Seperti berapa perlu direhab, dibangun (sekolah)," katanya. 

"Semua itukan ada rasionya. Tanggung jawab peralihan itukan se Riau. Artinya, beban yang selama ini ada di 12 kabupaten kota diserahkan ke provinsi," jelas Rahmad, menambahkan. 

Meski begitu papar Rahmad, dari aspek neraca, tidak ada masalah. Hanya saja setiap pelaksanaan anggaran harus jeli melihat agar setiap program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran. 

Terlebih dengan adanya penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas oleh pusat ke Riau.