PEKANBARU - Terganjal surat disposisi pimpinan DPRD Riau, Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau belum bisa menindaklanjuti laporan Zukri (anggota Komisi D) yang melaporkan ketua Komisi D, Erizal Muluk ke BK DPRD Riau. 

"Kita menunggu surat dari pimpinan dewan, kalau surat disposisi sudah keluar, maka baru bisa kita ambil tindakan," kata Taufik Arrakhman, Ketua BK DPRD Riau kepada sejumlah awak media, Senin (09/02/15). 

Ia pun sempat menjelaskan mekanisme penyelesaian persoalan di BK DPRD Riau. Berawal dari surat laporan anggota dewan, kemudian BK melanjutkan ke pimpinan dewan untuk kemudian diturunkan disposisi dewan yang dilanjutkan oleh BK DPRD Riau. 

"Di BK memang ada batasan waktu menunggu surat disposisi dewan, saya lupa berapa lama waktunya. Tapi yang jelas, ketika sudah melampaui waktu yang ditetapkan, pimpinan dewan belum mengeluarkan disposisinya, maka BK berhak mengambil tindakan menindaklanjuti laporan yang masuk," ungkapnya. 

Dalam prosedurnya juga, terlebih dahulu BK DPRD Riau akan memanggil kedua belah pihak, pihak yang melapor dan terlapor. Selanjutnya, sebut politisi Gerindra ini, akan diadakan mediasi di antara kedua belah pihak. 

"Nah, jika tidak juga ditemukan titik kesepakatan saat mediasi, maka kami akan mengkaji lagi persoalannya yang kemudian akan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah, misalnya memberikan sanksi," sebutnya. 

Anggota Komisi A DPRD Riau ini pun sempat mengatakan, sanksi yang bakal dijatuhkan nantinya bisa berupa teguran lisan dan teguran tertulis. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Zukri melaporkan Erizal Muluk ke BK DPRD Riau karena tidak terima atas sikap ketuanya yang tidak membolehkan dirinya bertanya pada saat hearing dengan PLN wilayah Riau beberapa hari yang lalu.‎ 

"Saya ini ketua komisi, memimpin rapat ini. Kalau tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, silahkan keluar dari ruangan ini," kata Erizal Muluk sambil mengacungkan jari kirinya kepada Zukri yang membuat ruang hearing menjadi panas waktu itu.