PEKANBARU - Pimpinan DPRD Riau hingga kini belum bisa menyimpulkan surat dari Komisi E terkait penemuan anggaran yang hilang pada Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Riau.

Pasalnya, menurut Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, pihaknya  masih terus berusaha mencari kejelasan anggaran yang hilang tersebut.

"Kita pimpinan masih terus menelusuri kebenara anggaran yang hilang itu," tutur Sunaryo, Kamis (19/2/2015).

Dijelaskannya, peristiwa itu semestinya tidak boleh terjadi, karena pihak manapun tidak dibenarkan menghapus atau menghilangkan anggaran yang sudah di perda-kan dan memiliki legalitas yang kuat.

"Secara aturan, tidak ada yang boleh menghilangkan anggaran yang sudah ada perda-nya, namun tinggal melaksanakan anggaran itu sesuai perda," ujarnya.

Mantan Wakil Walikota Dumai itu lebih jauh menjelaskan, kalaupun ada yang dicoret, itu terjadi saat verifikasi di Kemendagri boleh dilakukan. Setelah dievaluasi dan diverfikasi, tidak boleh ada lagi pencoretan anggaran  di APBD Riau.

"Pimpinan Dewan dan Tim Banggar akan mencari terus kebenaran dari pada  informasi seperti itu," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Riau itu.

Untuk itu , lanjutnya, pimpinan Dewan sedang berkoordinasi terus dengan Tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari asal-muasal dan penyebab hilangnya anggaran di Dispar Riau itu.

Anggaran di Dispar Riau yang hiilang diantaranya untuk pembangunan fasilitas wisata di Tepian Narosa di Kabupaten Kuansing dan kawasan wisata Bono di Kabupaten Pelalawan. Total anggaran keduanya hampir Rp 17 miliar.