KUANSING - DPRD Kuansing mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan pendataan kerusakan hutan lindung dan hutan produksi terbatas (HPT) yang ada di Kuansing.

Hal itu dalam rangka upaya melakukan penindakan dan pencegahan serta pengembalian fungsi hutan lindung dan HPT sesuai peruntukkannya. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kuansing, Sastra Febriawa, kemarin.

Menurutnya, kerusakan hutan lindung di Bukit Betabuh dan HPT baik di kecamatan Logas Tanah Darat dan kecamatan Hulu Kuantan sudah sangat parah, akibat aksi illegal logging dan juga okupasi atau pencaplokan lahan oleh para pemodal untuk membangun kebun-kebun.

"Kerugian yang nyata, lingkungan menjadi rusak, padahal hutan lindung dan HPT sebagai penyangga dan kawasan resapan air dan tempat hidup flora dan fauna yang ada, kalau sudah rusak ya bencana lingkungan akan mudah terjadi," ujarnya.

Dikatanya, DPRD Kuansing sangat mendukung penuh upaya kementrian LHK melakukan pemantauan dan pengawasan sekarang ini. DPRD Kuansing, berharap hasil pendataan yang dilakukan sebagai langkah untuk melakukan penindakan terhadap pelaku di lapangan.

"Para pelaku okupasi lahan harus ditindak tegas dan jangan sampai ada tebang pilih, disertai dengan upaya pemulihan dan pengembalian kawasan yang sudah rusak parah tersebut ke kondisi semula," pungkasnya. 

Seperti diketahui, sejak beberapa hari terakhir ini tim dari dinas kehutanan Riau dan kementrian LH dan kehutanan tengah melakukan pendataan kerusakan hutan lindung bukit betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.