KUANSING - Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengusulkan pelepasan hutan seluas 76.722,55 hektar kedalam perubahan tata ruang Provinsi Riau. Hutan seluas itu saat ini berada didalam kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi konservasi dan hutan produksi.

Pemkab Kuansing menginginkan agar hutan seluas ini segera dimasukan ke dalam kawasan holding zone atau kawasan yang diputihkan sehingga bisa digunakan oleh masyarakat Kuansing untuk kehidupan yang lebih baik.

Bupati Kuansing, Drs h Mursini dalam acara rapat Pansus RTRW Provinsi Riau tadi pagi, Senen (10/7/17) di Pekanbaru mengatakan jika Pemkab Kuansing telah membentuk tim RTRW yang bertugas untuk turun ke lapangan guna menentukan wilayah mana saja yang harus dimasukkan kedalam holding zone yang sedang dibuat oleh Pansus RTRW DPRD Riau tersebut.

Rapat pansus RTRW DPRD Riau ini merupakan tindak lanjut dari beberapa pembahasan sebelumnya yang sudah dilaksanakan oleh pansus DPRD Riau. 

Rapat ini dipimpinan oleh Suhardiman Ambi dan dihadiri beberapa anggota pansus lainnya seperti Aherson, Marwan yohanes, Kepala Bappeda Riau dan dinas teknis yang ada di Provinsi Riau.

Sementara itu dari Pemkab Kuansing dihadiri Bupati, Mursini, staf ahli, Wariman, Kadis Pertanian, Maisir, Plt Kepala Bappeda, Zafnil, Kadis Lingkungan Hidup, Japrinaldi, KaBag humas Muradi, Kabag Pembangunan Andri Yama Putra, Kabag Hukum, Muhjelan.

Rapat pansus ini bertujuan untuk mengklirkan wilayah wilayah mana saja yang berada di Kabupaten Kuansing yang akan masuk atau dijadikan kedalam holding zone RTRW 2016-2035.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus, Suhardiman Ambi mengatakan seluruh wilayah yang selama ini masuk dalam hutan lindung atau fasilitas umum, jalan masyarakat, pérumahan penduduk, kawasan agropolitan yang masuk kedalam huatan lindung, harus dikeluarkan dari wilayah tersebut dan masuk kedalam kasawan Holding Zone RTRW Provinsi Riau.