PEKANBARU - Anggota DPRD Pekanbaru menyoroti belum dikembalikan sejumlah mobil dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pasalnya, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada 27 unit mobdin belum dikembalikan oleh penggunanya.

"Saya tidak habis pikir, kenapa Mobdin tersebut belum juga dikembalikan, padahal aset pemerintah yang digunakan pejabat Pemko tersebut sifatnya hanya dipinjam bukan jadi hak milik. Apa mereka tidak punya malu kepada rakyat," ujar Mulyadi AMd, akhir pekan.

Dengan belum dikembalikannya mobdin tersebut, pemerintah dinilai gagal meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, Mulyadi meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus lebih gencar menyikapi persoalan ini. 

"Pasalnya, ini terkesan sudah menampar institusi yang bersangkutan dalam mengemban profesional yang dipercayakan kepadanya. Tidak mungkin BPKAD tidak memiliki data-data kepenggunaan Mobdin tersebut untuk diserahkan kemana-mana saja," tegasnya. 

Jadi, kata dia, BPKAD Pekanbaru harus mengambil sikap tegas guna mengamankan aset tersebut secara menyeluruh. Selain itu, Mulyadi juga meminta kepada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru untuk melakukan hal yang sama, yakni harus proaktif menyurati oknum yang saat ini masih menggunakan Mobdin tersebut.

"Sekwan harus cepat mengambil sikap tentang Mobdin yang banyak di Sekretariat Dewan ini yang belum dikembalikan, surati mereka, dan jika tetap tidak mau tarik paksa saja, karena ini menyangkut baik tidaknya sebuah institusi," katanya lagi.