PEKANBARU : Pemotongan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) timbulkan pro kontra di kalangan DPRD Riau. Setelah sebelumnya ada yang merasa keberatan, maka ada juga yang menyampaikan kesepakatannya terhadap pemotongan tersebut. 

"Kita setuju dengan peraturan pemotongan itu, apalagi peraturannya dikeluarkan Kemenkeu dan Kemendagri," kata Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau dari PDI Perjuangan kepada sejumlah awak media, Senin (12/01/15). 

Menurutnya, banyak dampak positif dengan lahirnya peraturan tersebut, terutama bisa menghemat anggaran daerah setiap tahunnya. Selama ini sebutnya, banyak anggaran daerah yang terkuras untuk itu. 

"Tapi ada juga lho tambahan lain dari efek pemotongan itu, seperti biaya hotel. Nah, jika tidak masuk hotel, maka yang bersangkutan bisa menerima 30 persen dari biaya yang ada, cuman jumlahnya tak banyaklah," ungkapnya. 

Diakuinya, saat ini banyak anggota dewan yang merasa keberatan dengan pemotongan itu. Tapi baginya, semua itu merupakan hal yang biasa dan setiap peraturan yang dikeluarkan Kementriaan, mau tidak mau harus diikuti. 

"Semua peraturan yang dikeluarkan pusat pasti melalui pertimbangan yang matang. Semua anggota dewan pasti mengeluh, tapi peraturan tersebut tidak bisa tawar menawar, mesti dilaksanakan," ujarnya. 

Sebagai salah seorang pimpinan di DPRD Riau, ia berharap kepada anggota dewan untuk tidak menjadikan persoalan ini sebagai bahan untuk menurunkan kinerjanya di DPRD Riau.‎ 

"Anggota dewan tidak boleh kinerjanya berkurang, tidak ada yang tidak semangat dalam bekerja, apalagi kita digaji oleh negara menggunakan duit rakyat," tutupnya.‎ 

Seperti yang diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53/PMK.02/2014‎ Tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2015, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota DPRD Riau per harinya akan mengalami pemotongan ‎yang cukup drastis‎. 

Menanggapi hal ini, Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A DPRD Riau mengatakan, pemotongan ini bakal mempengaruhi kinerja anggota dewan secara keseluruhan.‎ 

"Kalau sudah dipotong, jelas tidak cukup dan jelas juga akan berpengaruh terhadap kinerja dewan," kata Suhardiman Amby kepada wartawan di Gedung DPRD Riau beberapa hari yang lalu.