PEKANBARU - Terkait rilis Ombudsman Perwakilan Riau yang memberikan penilaian tentang pelayanan buruk oleh 9 Satker di Pemprov Riau, yakni, BPAD, ESDM, Dinkes, Diskop UKM, Cipta Karya, Disdikbud, Dishub, Disperindag, dan Dinsos, dianggap dewan hal itu sudah diperkirakan dari awal.

Anggota DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, apa yang menjadi penilaian pihak Ombudsman tersebut juga menjadi catatan yang sama oleh pihak dewan. 

Sebagaimana sebelumnya, pihak DPRD Riau juga sudah menyerahkan hasil penilaian kinerja Satker di Pemprov Riau, yang hasil tidak jauh berbeda dengan penilaian dari Ombudsman, bahkan penilaian dari pihaknya lebih banyak lagi yang berkinerja buruk dan memiliki pelayanan buruk terhadap masyarakat.

Namun sudah setahun berlalu pejabat ASN yang menempati jabatan di SKPD hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Menurut Adil, sudah seharusnya dilakukan penggantian kepala SKPD. Karena bagaimana pun, kepala SKPD-lah yang bertanggung jawab di masing-masing Satker yang mereka pimpin.

"Seharusnya enam bulan mereka tak terbukti memiliki kemampuan bagus, maka harus diganti, bukan ditunggu berlama-lama dulu. Karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat," kata anggota DPRD asal Kabupaten Kepulauan Meranti ini, Selasa (12/1/2016).

Pilitisi Hanura ini juga mengatakan, jalan satu-satunya untuk memperbaiki pelayanan dan kinerja SKPD tersebut hanyalah dengan melakukan penggantian pejabat yang lebih berkompetensi, dan memang bertekad untuk memajukan Riau dari bidang yang ia pimpin di SKPD.