• Home
  • Politik
  • DPRD Rohul Desak Pemprov Riau Surati Kemendagri Soal SK Pemberhentian Suparman

DPRD Rohul Desak Pemprov Riau Surati Kemendagri Soal SK Pemberhentian Suparman

Hadi Pramono Minggu, 21 Januari 2018 16:57 WIB
DPRD Rohul Desak Pemprov Riau Surati Kemendagri Soal SK Pemberhentian Suparman.
ROKAN HULU - Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) hingga Jumat (19/1/2018) kemarin melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, mengaku konsultasi tersebut dilakukan terkait terbitnya SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.14-10 tahun 2018, tertanggal 5 Januari 2018, terkait Pemberhentian H Suparman SSos MSi sebagai Bupati Rohul.

Ia menambahkan, dalam SK Mendagri tersebut, ditetapkan berlaku surut terhitung sejak 8 November 2017. 

Sementara Pemerintah Kabupaten Rohul sudah banyak mengeluarkan kebijakan dan keputusan keputusan yang sudah diambil Bupati Rohul H Suparman sebelum ia menyerahkan diri ke Jaksa KPK untuk menjalani putusan hukuman Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI.

Diakuinya, DPRD juga melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait terbitnya SK Mendagri Nomor 131.14-10 tahun 2018, tertanggal 5 Januari 2018 yang ditetapkan berlaku surut 8 November 2017 lalu.

Ia menambahkan, hasil konsultasi DPRD Rohul ke Kemendagri RI, dimana Kemendagri meminta ke Pemerintah Kabupaten Rohul melalui Pemerintah Provinsi Riau, agar segera menyurati Mendagri, untuk meninjau kembali SK Mendagri tersebut yang berlaku surut.

"Pada intinya, Kemendagri akan lakukan kajian terhadap SK Pemberhentian Suparman sebagai Bupati Rohul, apakah setelah penahanan atau kasus mantan Ketua DPRD Riau itu sudah inkrah tanggal 8 November 2017 lalu," katanya, Minggu (21/1/18)

Seperti dikutip dari Tribun Pekanbaru, dijelaskannya, Kemendagri meminta Pemkab Rohul melalui Pemprov Riau, untuk menyurati Kemendagri, perihal peninjauan ulang SK pemberhentian Suparman yang berlaku surut.

Lebih lanjut dijelaskanya, bila mengacu pada SK Mendagri tertanggal 5 Januari 2018, pemberhentian Suparman sebagai Bupati Rohul berlaku surut tanggal 8 November 2017, maka akan berimplimentasi terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan yang sudah diterbitkan oleh Pemkab Rohul yang ditandatangani Bupati Rohul Suparman‎.

Kelmi menerangkan, dalam SK Mendagri Nomor 131.14-10 tahun 2018, tertangal 5 Januari 2018, terkait Pemberhentian H Suparman SSos MSi sebagai Bupati Rohul, bahwa Keputusan Mendagri itu mulai berlaku ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 8 November 2017.

Dalam SK tersebut, dibunyikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap SK tersebut, maka Kemendagri akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

"Kunjungan Konsultasi pimpinan DPRD ke Kemendagri RI disambut oleh Kabiro Hukum Sigit yang ikut mendampingi Asisten I Setda Rohul H Juni Syafri SSos MT," pungkasnya.

(zik/zik)
Tags Bupati RohulDPRD RohulKemendagriMendagri
Komentar