BENGKALIS - BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Group Bengkalis semakin terpuruk. Sejumlah Anggota DPRD Bengkalis mulai wacanakan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Langkah itu juga menyusul persoalan perusahan semi plat merah Pemkab Bengkalis tersebut semakin "kritis" bahkan terancam bangkrut. 

"Perusahaan ini sudah sangat memprihatinkan pasca penyertaan modal Rp300 miliar yang menuai masalah hukum. Meskipun ada suntikan dana besar itu namun justru perusahan pemerintah ini semakin tak tentu arah," ungkap Anggota Komisi II DPRD Bengkalis Hendri HS kepada wartawan, Kamis (5/11/15). 

Menurut Hendri, bersama sejumlah anggota dewan lain sudah berencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait PT. BLJ. 

"Kami sudah ancang-ancang nama Pansus nanti adalah Pansus Pencairan Dana Rp300 miliar, yang dilakukan Pemkab Bengkalis kepada PT. BLJ yang dinilai tanpa prosedural dan melanggar produk hukum yang sudah dibuat DPRD yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7/2012," jelas Hendri. 

Hendri menambahkan, dalam pencairan dana Rp300 miliar itu diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum oleh kepala daerah beserta jajarannya ketika itu. Dimana dalam Pasal 4 Perda 07 tersebut jelas dikatakan bahwa pencairan dana pernyataan modal Rp300 miliar baru dapat dilakukan Pemkab Bengkalis setelah ada jaminan dari investor atau kreditur. 

"Maksud jaminan dari investor adalah untuk menutupi kekurangan modal kerja untuk membangun PLTU dan PLTGU dibutuhkan investasi sebesar Rp1 triliun lebih, sementara dana dari APBD hanya Rp300 miliar. Disinilah masalahnya, tak lama setelah Perda disahkan DPRD, dana itu langsung dicairkan tanpa ada jaminan dari investor atau kreditur untuk menutupi kekurangan modal kerja," imbuhnya.