TEMBILAHAN - Dewan menilai sistem birokrasi dan administrasi pencairan pada Bagian Keuangan Setdakab Inhil sangat memberatkan, sehingga menyulitkan dan mengeluarkan cost besar bagi penerimanya. 

Anggota DPRD Inhil asal Partai Golkar, Ferryandi menegaskan, terlebih dengan penerapan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pentatausahaan, pelaporan, monitoring serta evaluasi dana hibah dan bansos di lingkungan Pemkab Inhil yang kurang sosialisasi merupakan salah sebab kurang maksimalnya penyerapan APBD tahun 2013. 

"Kita menilai birokrasi yang diterapkan dalam proses pencairan dana di pemkab Inhil dengan menerapkan Perbup No 17 tahun 2012 yang kurang sosialisasi ini sangat menyulitkan warga, " ungkap Feriyandi, anggota DPRD Inhil Fraksi Golkar, Senin (16/12/13). 

Diterangkan, pihaknya terlalu sering menerima keluhan warga, khususnya para pengurus Masjid di banyak kecamatan yang mendapat perlakuan bertele-tele dari petugas bagian keuangan dalam proses melengkapi berkas dana hibah ataupun dana bantuan sosial yang jumlahnya juga tidak besar. 

"Coba pikirkan, pengurus masjid yang datang dari Kecamatan Pulau Burung untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial yang jumlahnya hanya Rp 5 juta harus bolak balik ke daerahnya, karena berkas selalu kurang, karena petugas memaksakan peraturan itu, sementara sosialisasi tidak ada, " kata Feri kecewa. 

Untuk diketahui, banyak warga yang mengurus pencairan dana hibah dan dana batuan sosial yang tidak tahu adanya penerapan Perbup yang salah satu pasalnya mengharuskan adanya tanda tangan Camat pada berkas pencairan, sementara tanda tangan Lurah atau Kepala Desa sudah ada selaku pihak pemerintah tempat domisili yang bersangkutan. 

"Kita tidak alergi dengan ketentuan demikian, tapi dalam hal ini dinilai terlalu kaku, apalagi pemkab tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat peraturan itu, jadi ini jelas sangat merugikan. baik bagi warga maupun dalam percepatan penyerapan APBD," imbuhnya.***(mar)