SELATPANJANG - Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk segera membenahi pelayanan jasa penumpang dan barang di seluruh pelabuhan rakyat (Pelra). Hal itu bertujuan untuk menciptakan kenyamanan aktifitas masyarakat.

 

Seperti diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Basiran SE MM, kepada wartawan di Selatpanjang, kemarin. Menurutnya, Dishubkominfo memiliki kewenangan dalam mengatur kenyamanan pengguna jasa dalam pengelolaan pelabuhan rakyat yang banyak tersebar di daerah ini.

 

"Pelabuhan rakyat atau pelabuhan antar pulau adalah objek vital atau sarana utama aktifitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya. Dishub harus berperan mengatur pengelolaan pelabuhan itu, baik menyangkut kenyamanan pelayanan jasa, juga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah," ujarnya.

 

Dicontohkan Basiran, baru-baru ini dirinya menerima laporan pengguna jasa pelabuhan di Desa Meranti Bunting yang merasa kurang nyaman dengan perilaku oknum-oknum tertentu di pelabuhan tersebut. Sampai saat ini ketidak nyamanan itu belum teratasi dan perlu peran Dinas Perhubungan.

 

"Yang dikeluhkan adalah para oknum buruh di pelabuhan itu meminta upah buruh tidak sesuai standar, serta biaya parkir kendaraan bermotor (sepeda motor) hingga sebesar Rp 2.000 sampai dengan Rp 3.000 permotornya," ungkapnya.

 

Ongkos di pelabuhan rakyat yang serba mahal, lanjutnya, membuat resah para penumpang yang ingin berangkat ke Selatpanjang atau ke Pekanbaru. Dimana pelabuhan Meranti Bunting itu adalah salah satu jalur singgah angkutan laut untuk berangkat Pulang Pergi (PP) dari Selatpanjang ke Pekanbaru.

 

"Pelabuhan tersebut sewajarnya sudah harus ada penjaga dari instansi terkait yakni Dinas Perhubungan, agar segala kemungkinan yang menjadi keresahan masyarakat pengguna jasa pelabuhan bisa sedikit teratasi dan memberi kenyamanan dan merasa diawasi oleh Dinas terkait," ujarnya. (fan)