PEKANBARU - Masuknya rencana pemekaran Provinsi Riau Pesisir (pecahan Provinsi Riau) dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah 2014-2019 mendapat kritikan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau. 

“Seharusnya perbanyak kabupaten/kota yang ada di Riau ini, baru kita berbicara masalah Provinsi Riau Pesisir itu,” kata Zukri, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau kepada wartawan, Selasa (19/08/14).‎ 

Anggota Komisi C DPRD Riau ini tidak terlalu mempermasalahkan wacana pemekaran tersebut, selagi pemerintah Provinsi Riau harus mendahulukan pemekaran kabupaten/kota yang ada di Riau ini. 

“Kalau sekedar wacana kan ngak masalah, proses menuju provinsi baru itu kan lama, bukan sebentar, pemekaran wilayah kan tidak haram hukumnya. Cuman, terlalu jauh kita berbicara provinsi baru, sementara masih banyak kabupaten/kota yang mesti dimekarkan di Riau,” ungkapnya. 

Politisi asal Pelalawan ini pun tidak mengetahui persis, apakah rencana pemekaran provinsi ini merupakan janji gubernur Riau saat berkampanye sebelum terpilih dihadapan masyarakat Riau yang tinggal di pesisir Riau. 

“Kalau soal itu, silahkan tanya langsung ke pak gubernurnya, karena beliaulah yang bisa menjawabnya,” tutupnya.‎ ***(ary)