DUMAI - Ketua komisioner KNPI Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai Samsul Anuar, mendesak Ketua DPRD Dumai terpilih dan mengajak elemen masyarakat untuk melarang anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 menjadi kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi pembangunan dari anggaran APBN dan APBD.



"Kita sudah mengetahui sepak terjang anggota dewan yang baru itu dari kontraktor. Maka dari itu, kami minta kepada ketua terpilih untuk dapat memantau anggotanya dan jangan segan-segan memberikan teguran keras jika kedapatan bermain proyek," ungkap Samsul Anuar kepada sejumlah awak media, Kamis (11/9/14).



Ia mengatakan para anggota DPRD harus fokus dengan tugasnya guna mendorong percepatan pembangunan kota dumai. Sebab, kata dia, saat ini kota dumau masuk kategori daerah tertinggal di Indonesia.



Pihaknya berharap para wakil rakyat bersama-sama dengan eksekutif membangun kota Dumai dan harus melepas dari ketertinggalanya dan sejajar dengan daerah maju lainya di Indonesia.



Karenanya, ia tak segan akan menegur anggota DPRD yang bermain proyek. "Kami akan menegur dengan cara parlement jalanan jika anggota DPRD bermain proyek," katanya tegas.



Menurut dia, para anggota Dewan sebaiknya tidak bermain tender proyek karena akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab jika wakil rakyat itu mendapatkan proyek kemunginan adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



"Kami minta para anggota DPRD dumai tidak terjun ke dunia jasa kontruksi, meskipun mereka sebelumnya menjabat usaha kontraktor," katanya.



Menurut dia, berdasarkan UUD Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UUD nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan DPR, MPR, DPD dan DPRD sangat tegas dijelaskan bahwa setiap anggota DPRD dilarang merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan yang anggaran atau pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD.***(adi)