PEKANBARU - Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) APBD Murni 2016 yang diserahkan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada DPRD Riau beberapa waktu yang lalu, ternyata banyak terdapat kesalahan. 

‎Kesalahan yang dimaksud seperti, banyaknya program kerja yang semestinya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota malah dianggarkan serta menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. 

"KUA-PPAS yang diserahkan kemarin tu banyak yang salah. Seperti kewenangan nasional, kabupaten/kota tapi dianggarkan juga dalam APBD provinsi," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (12/08/15). 

Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam aturan, kecuali ‎anggaran yang dianggarkan itu diberikan ke daerah, dikirimkan langsung ke rekening daerah dan pelaksanaan kegiatannya langsung dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan. 

"‎Berarti Pemprov tidak paham dengan aturan yang ada, memaksakan diri dalam memasukkan program supaya tercantum dalam APBD. Ingat Riau pernah kena teguran dari pusat soal APBD ni," ungkap politisi Demokrat ini. 

Untuk itu, dalam waktu dekat, DPRD Riau berencana akan mengembalikan kembali KUA-PPAS tersebut kepada Pemprov Riau. Ia pun berharap, Pemprov Riau bisa mencoret program-program yang dimaksud.‎ 

"Total keseluruh KUA-PPAS itu sekitar Rp9 triliun lebih. Kita minta itu dikoreksi lagi oleh Pemprov Riau," tutupnya.