Krisis UNISI, DPRD Inhil Berencana Bentuk Pansus
Jumat, 14 Februari 2014 14:33 WIB
TEMBILAHAN - Dewan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) UNISI, langkah ini bagi menyelesaikan polemik mengenai legalitas dan status Yayasan Tasik Gemilang (YTG) dan UNISI Tembilahan.
Dalam hearing yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Inhil, Kamis (13/2/14) tersebut, Yulizen Yunal dan Muammar Qadafi sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris YTG periode 2010-sekarang tidak menjawab dengan tegas apa yang ditanyakan dewan atas konflik ini, sehingga tidak diperoleh titik terang, seakan-akan ada yang disembunyikan dalam polemik ini.
"Seharusnya dalam penyelesaian polemik UNISI ini, kita harus memanggil Dewan Pembina UNISI Tembilahan sebelumnya (periode 2007-2010)," ujar Edy Hariyanto Sindrang, anggota Komisi IV.
Atas tanggapan pengurus YTG ini, pimpinan hearing Komisi Gabungan DPRD Inhil, Maryanto menyatakan, kecewa atas jawab pengurus YTG yang ada, karena tidak dapat memberikan penjelasan tegas atas polemik yang mengancam nasib ribuan mahasiswa ini.
Maka, dewan akan membuat kesimpulan hearing bersama pengurus YTG ini dan akan diserahkan kepada Pemkab Inhil. Dari sini diharapkan ada kebijakan tegas dari Pemkab Inhil menyikapi konflik yang berlarut-larut ini.
Jika polemik terus berkepanjangan, maka DPRD Inhil akan membentuk Pansus.
"Sehingga dapat terbuka dan masyarakat mengetahui pihak mana yang menjadi pemilik YTG dan UNISI Tembilahan ini," sebut Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Maryanto.
Mengenai adanya informasi telah terjadi perubahan dalam akte YTG, dewan mengaku belum dapat penjelasan, baik dari pengurus YTG dan pihak terkait lainnya.***(mar)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

