PEKANBARU : Anggota DPRD Riau minta agar dugaan suap pengesahan racangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 oleh anggota dewan periode 2009-2014 didalami secara khusus oleh instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kita minta itu didalami secara khusus agar tidak timbul fitnah terkait dugaan suap pengesahan RAPBD 2015. Kita tidak mengundang tapi silakan instansi terkait mendalami," kata Ketua DPRD Riau, Suparman di Pekanbaru, Senin.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa dirinya prihatin dengan isu ini karena menimbulkan keresahan berbagai pihak. Oleh karena itulah, kata dia, hal ini perlu didalami agar tidak timbul dugaan yang selalu buruk terhadap anggota DPRD.

Legislator Fraksi PDIP DPRD Riau, Zukri Misran yang juga merupakan anggota dewan periode 2009-2014 juga minta agar KPK mengusut dugaan suap oleh Gubernur non aktif Annas Maamun terhadap anggota dewan periode 2009-2014 provinsi itu.

"Kita minta kepada KPK buka semuanya seterang-terangnya biar jelas. Kalau ada suap diungkap untuk apa uang itu," pintanya.

Menurutnya, kalau penyuapan itu mengatasnamakan badan anggaran dirinya juga kecewa karena dia anggota banggar pada saat itu. Penerima suap tersebut, katanya, diisukan 15 orang dari total anggota banggar yang berjumlah 20 orang.

Dia mengaku bahwa saat pengesahan RAPBD 2015 pada 4 September itu memang melalui pembahasan alot, bahkan agak lambat. Salah satunya karena Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sempat direvisi.

"KUA-PPAS murni disampaikan lebih awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga harus menyesuaikan," ungkapnya.

Akan tetapi, dalam pembahasan itu dia memastikan fraksinya PDIP bersih dan dirinya siap dikonfrontir jika ada yang mengatasnamakan fraksi atau pun namanya secara pribadi ikut menerima suap itu.

"Ada oknum atau kelompok yang mengatasnamakan itu. Tapi saya haqul yakin PDIP bersih soal itu," tegasnya.