PEKANBARU - Jelang diterapkannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Riau , Komisi A DPRD Riau selaku membidangi pemerintahan, meminta gubernur Riau agar menempatkan pejabat yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

"Nanti kan ada asessment tu, kita minta gubernur, menempatkan pejabat sesuai dengan bidang atau keahliannya. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) mesti aktif dalam persoalan ini," kata Sugianto, anggota Komisi A, Rabu (26/10/16). 

Komisi A sebutnya, tidak ingin kesalahan lama terulang kembali. Dari data yang dimiliki pihaknya, banyak pejabat yang saat ini masih menjabat, tidak sesuai dengan keahliannya. Ia pun tampak menyayangkan hal tersebut. 

"Pemetaan seluruh PNS yang ada di Riau, menurut kita sangat diperlukan. Jangan sampai ada yang ahli di bidang A misalnya, ditempatkan di bidang B, ini jelas tidak sesuai, kesalahan lama sudahlah, kita berfikir ke depannya lagi," ungkapnya. 

Lebih lanjut politisi PKB ini menyebut, pihaknya akan selalu melakukan pengawasan terkait persoalan ini. Dengan adanya penerapan OPD baru, maka bakal banyak pegawai yang tidak mendapatkan jabatan. 

"Bagi yang tidak mendapatkan jabatan atau non job, gubernur mesti memikirkan hal ini dari sekarang. Kita tidak ingin, begitu seorang pejabat non job, tempat isi absennya pun tidak tau. Jangan sampai terjadi seperti ini," tutupnya.