PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Gamawan Fauzi tidak ingin polemik penggaran APBD di Riau terus berlarut-larut. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Mendagri akan kembali memanggil Gubernur Riau H Annas Maamun dan Ketua DPRD Riau H Johar Firdaus untuk melakukan pertemuan di Jakarta

Langkah itu ditempuh untuk mencarikan solusi terbaik dalam acuan penggunaan APBD Riau 2014. Upaya tersebut juga berperan dalam menjawab kekhawatiran berbagai pihak perbedaan nomenklatur anggaran dengan SOTK.

Hal itu disampaikan Mendagri, Senin (17/3/14) kemarin di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Sebelumnya, Mendagri juga sudah menyarankan agar APBD Riau dapat dijalankan dengan SOTK baru yang disesuaikan di APBD perubahan.

"Saya tadi sudah ketemu dengan Gubernur Riau dan Ketua DPRD. Sebenarnya kita sudah memberikan solusi. Solusinya, nanti di perubahan anggaran diperbaiki. Tetapi bila dengan solusi itu merasa tidak aman, maka kita cari solusi lainnya,’’ urai Gamawan.

Dia juga berkomitmen untuk mendukung Pemerinth Provinsi Riau dalam menuntaskan polemik tersebut. "Saya janji di Jakarta ketemu Pak Gubri dan Ketua DPRD, untuk mencari solusi yang permanen,’’ ungkapnya.

Mendagri menambahkan, dengan adanya solusi yang permanen itu, APBD Riau dapat dijalankan tanpa harus melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku. 

"Pak Gubri dan Ketua DPRD ini kan hati-hati sekali. Kalau bisa, Riau ini tak ada kena lagi. Kena masalah-masalah seperti gitu ya,’’ sebut mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Saat ditanyakan mengenai rencana DPRD Riau untuk menangguhkan berlakunya SOTK baru yang telah disahkan, dia menerangkan hal itu juga salah satu solusi yang baik. Lagi-lagi Gamawan menegaskan hal tersebut akan diputuskan dalam pertemuan di Jakarta dalam waktu dekat ini.

"Bukan dibatalkan, tapi ditangguhkan sementara. Itu saya kira solusi yang baik juga. Operasional itu dari gubernur, saran dari DPRD, tetapi harus dibicarakan. Mudah-mudahan Senin sudah ada keputusan bersama,’’ imbuh Gamawan.***(dok)