PEKANBARU - Gubernur Riau, Annas Maamun langsung mengambil sikap atas instruksi presiden. Menurut Annas dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan seluruh bupati dan walikota untuk memaparkan data karhutla di daerah masing-masing.

Melalui data tersebut, kata Annas, dapat diketahui siapa pemilik lahan. Kemudian didata pula secara keseluruhan terkait komitmen mereka dalam menjaga lahan dari aksi pembakaran atau kebakaran. 

"Secepatnya dilakukan pertemuan dengan bupati dan walikota. Terutama meminta data karhutla secara menyeluruh,’’ ucap Annas Maamun.

Data dimaksud, terkait keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aksi pembakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan pantauan Annas, kemungkinan besar juga ada pihak perorangan/pengusaha yang mempergunakan hak masyarakat. 

"Membeli atau menyewa lahan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Jadi masyarakat kecil yang kena. Ini yang harus dipastikan benar,’’ sambungnya.

Gubernur Riau Annas Maamun menduga banyak kepala desa yang melakukan kesalahan terutama sembarangan mengeluarkan surat keterangan tanah (SKT). Sehingga pembakaran lahan secara bersama-sama terus dilakukan yang menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan. 

"Jadi ke depan kepala desa jangan asal mengeluarkan SKT. Jika terbukti dan berdampak pada karhutla akan kami tindak tegas," kata Annas.

Jika perorangan memang ada hubungan dengan SKT yang dikeluarkan secara sembarangan oleh kepala desa. Namun bagaimana dengan perusahaan dalam keterlibatannya.

Annas Maamun menyebutkan kalau memang ada indikasi perusahaan yang terlibat, maka dia siap mempertanyakan langsung kepada Kementrian Kehutanan (Kemenhut). 

"Kami siap berikan rekomendasi kepada Kemenhut untuk ditindak tegas. Sebab yang mengeluarkan izin untuk perusahaan yang sering bersinggungan dengan karhutla adalah pihak Kemenhut," tuturnya.***(dok)