PEKANBARU - Gelar pertemuan ‎dengan Presiden RI, Joko Widodo, Ketua DPD PDI Perjuangan Riau, Kordias menyampaikan berbagai persoalan yang ada di Riau, termasuk belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. 

"Ada tiga poin yang kita sampaikan ke presiden. Pertemuannya di sela-sela Kongres PDI Perjuangan kemarin, pertemuan presiden dengan seluruh ketua DPD PDI Perjuangan se-Riau," kata Kordias saat bincang-bincang dengan wartawan, Senin (13/04/15).

Poin pertama jelasnya, ia ‎menyampaikan masalah belum disahkannya RTRW Riau dan berharap, Joko Widodo bisa memfasilitasi hal ini. Karena menurutnya, jika tidak disahkannya RTRW Riau, berbagai pembangunan di Riau akan menjadi terganggu. 

"‎Selama ini, banyak pembangunan di Riau banyak terhalang akibat dari RTRW yang belum jelas bahkan efek dari RTRW ini, sudah ada gubernur Riau yang ditahan. Kita berharap, presiden bisa memfasilitasi ini," ungkapnya. 

‎Selain itu, ia juga menyampaikan persoalan perkebunan yang ada di Riau, mulai izin yang dimiliki perusahaan perkebunan, HTI dan hal-hal yang berkaitan dengan perkebunan. 

"Semua mengakui, Provinsi Riau penghasil perkebunan di Indonesia, kaya tapi tidak sekaya yang dibayangkan.‎ Pemerintah mesti mempunyai perhatian khusus ke Riau agar sumber daya yang dimiliki Riau bisa digunakan," jelasnya.‎ 

Anggota Komisi A DPRD Riau ini pun menyampaikan persoalan pariwisata yang ada di Riau. Pemerintah pusat ‎diharapkan bisa meningkatkan pariwisata di Riau, salah satunya Bono yang ada di Pelalawan. 

"Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, bisa dibantu serta direalisasikan oleh presiden. Waktu pertemuan kita baru sampaikan secara lisan, dalam waktu dekat akan kita kirimkan berkas-berkas yang kita sampaikan kemarin," terangnya. 

Terakhir, ia pun mengatakan, pertemuan seluruh ketua DPD PDI Perjuangan se-Indonesia dengan presiden akan digelar selama empat bulan sekali. Untuk tahap awal sebutnya, akan dilaksanakan akhir bulan ini.‎