BENGKALIS - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah kabupaten Bengkalis H Arianto menegaskan panitia pelaksana Pilkades serentak dilarang memungut biaya kepada calon kepala desa (cakades).

"Tidak ada pungutan, artinya tidak ada panitia (pilkades) memungut biaya kepada calon, itu tidak ada. Tidak dibenarkan, itu semuanya sudah dikontribusikan oleh Pemerintah Daerah,"ungkapnya, Jumat (13/1/2017).

Disampaikan Arianto, untuk pelaksanaan Pilkades serentak Pemerintah kabupaten Bengkalis menganggarkan Rp 10 milliar dari APBD Bengkalis tahun 2017.

Kendati demikian, desa boleh menganggarkan dana dari APBDes jika dibutuh namun hal itu hanya untuk pelaksanaan Hari H (pemungutan suara). 

"Ada bantuan dari pemerintah, ada dari APBDes jika dibutuhkan. Anggaran APBDes untuk Pilkades hanya untuk pelaksanaan sementara persiapan mulai dari tahapan hingga ke calon itu dari APBD,"pungkasnya. 

Dia berharap, setelah dimulainya tahapan pilkades, para calon harus terlibat membuat suasana kondusif. 

Sedangkan Pemerintah kabupaten Bengkalis menganggarkan Rp 10 milliar dari APBD Bengkalis tahun 2017 untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun ini. 

Pilkades serentak akan diikuti 96 desa yang mana tahapannya akan dimulai 16 Januari mendatang. 

"Informasi yang saya dapat, Rp 10 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak se kabupaten Bengkalis,"ungkap Arianto Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemkab Bengkalis.

Dikatakan dia, penyaluran anggaran Pilkades ke desa melalui presedur pengajuan proposal yang diajukan oleh panitia Pilkades setiap desa. 

"Nanti panitia Pilkades akan membuat proposal, dan itu sudah standar. Bagi desa yang memiliki penduduk sedikit akan disesuaikan, kalau penduduknya besar sesuaikan dengan jumlah penduduk. Jadi itu sudah standar, panitia tidak bisa mengajukan anggaran seenaknya "jelasnya.