PEKANBARU, RIAUHEADLINE.COM- Setelah Bawaslu Riau menyatakan tidak akan memberiikan intruksi pengawasan pemilu pada Pemilukada Riau putaran II kepada Panwaslu Kabupaten dan kota se-Riau. Kini, Panwaslu Kota Pekanbaru fokus melakukan tugas-tugas pengawasan pemilihan legislatif.

Menjawab wartawan kemarin, anggota Panwaslu Kota Pekanbaru Bustami Ramzi mengungkapkan pihaknya tetap akan menunggu insrtuksi berikutnya dari Bawaslu Riau tentang langka pengawasan Pemilukada Riau putaran kedua yang pada tanggal 20 September lalu sudah memasuki dalam tahap percetakan kertas suara putaran kedua 30 Oktober mendatang.

‘’Saat ini kita fokus pengawasan perbaikan DPT berdasarkan instruksi Bawaslu Riau yang kami terima barusan bahwa KPU RI itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 644 tentang perbaikan DPT dan penetapannya untuk seluruh KPU kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menetapkan DPT termasuk Pekanbaru,’’ sebut Bustami.

Dikatakannya, saat ini terdapat lima kecamatan di kota Pekanbaru yang menurut hasil pencermatan data DPS terhadap batas kewajaran, yakni jumlah pemilih dibandingkan dengan penduduk antara 60 sampai dengan 80 persen. Bawaslu RI katanya, menemukan ada sebanyak 2.516 kecamatan di Indonesia.

‘’Khusus Riau ternyata terdapat di lima kecamatan di Kota Pekanbaru yakni Senapelan, Limapuluh, Rumbai, Marpoyan Damai, dan Tenayan Raya. Itu yang saat ini kita coba cermati,’’ sebut Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Pekanbaru ini.

Untuk itu, Panwaslu Pekanbaru akan meminta kepada Panwasalu Kecamatan di kecamatan dimaksud untuk mengkoordinir PPL terhadap pencocokan dan penelitian (coklit) ulang oleh PPL kelurahan. ‘’Nanti pastikan ketidakwajaran jumlah pemilih dibandingkan jumlah penduduk yang ditemukan itu, apakah benar-benar terdapat di lima kecamatan tersebut,’’ sebutnya.

Pihaknya juga mengintruksikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan berita acara perbaikan daftar pemilih dari PPK dan PPS setempat. ‘’Ini segera akan kita teruskan kepada Panwascam,’’ tekadnya.***(rls)