PEKANBARU - Dr. Aidil Haris, S.Sos., M.Si, pengamat komunikasi politik asal Riau, menilai wacana yang dihembuskan terkait jabatan presiden 3 periode, tidak mungkin akan terwujud.

Justru menurut dosen UMRI ini, jika jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode adalah sebuah pengkhianatan bagi demokrasi.

"Itu mengkhianati demokrasi dan harus melihat regulasi. Jika itu diwacanakan harus ditinjau ulang dan tidak bisa begitu saja," kata Aidil seperti dikutip dari cakaplah.com, Senin (28/6/2021).

Perubahan regulasi sendiri menurutnya tidak ada permasalahan selagi masih sejalan dengan konsitusi, hanya saja jabatan presiden selama dua periode sudah ditetapkan jauh sebelumnya.

Menurutnya Indonesia harus meniru model demokrasi yang dijalankan oleh negara maju seperti Amerika, karena Amerika selalu konsisten masa jabatan presiden hanya dua periode yang mana masing-masing setiap periode selama empat tahun.

"Tidak ada wacana-wacana baru tiga periode, hal-hal begini yang akhirnya ternista jalannya demokrasi jika yang begitu terus digulirkan," cakapnya.

Ketimbang mengurusi penambahan masa jabatan presiden, Aidil menegaskan sebaiknya pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang setiap harinya angka penambahan kasus semakin meningkat.

Dia juga menegaskan bahwa para elit politik jangan menganggap kekuasaan sebuah alat untuk mengatur rakyat dengan seenaknya, justru ketika sebagai penguasa harus bisa menunjukan apa peran pentingnya dalam mensejahterakan rakyat.

"Jangan cuma asik ingin mempertahankan tahta, jangan-jangan nanti tahta ini diturunkan lagi ke anak maupun orang terdekat. Ini akan lebih berbahaya lagi, dan ini bagian dari menodai demokrasi yang selama ini sudah dibangun bersama," tutupnya.