DUMAI - Hingga pekan pertama Januari 2014, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Dumai belum juga selesai dibahas. Sementara target awal DPRD Dumai, Desember 2013 APBD Dumai 2014 sudah disahkan.

Wakil Ketua DPRD Dumai, Zainal Abidin mengatakan keterlambatan pembahasan RAPBD Dumai 2014 tersebut disebabkan karena ego pihak eksekutif. Sehingga pembahasan KUA-PPAS terkendala dengan Ranperda penyertaan modal.

"Eksekutif paksakan kehendak. Harusnya tidak boleh dipaksakan nota anggaran bagi program yang tidak ada payung hukumnya," ujar Zainal Abidin.

Menurutnya, ketika DPRD sudah bekerja semaksimal mungkin, pihak Pemko Dumai justru tidak mendukung upaya penyelesaian pembahasan KUA-PPAS. Sehingga, dewan harus menyelesaikan Ranperda penyertaan modal terlebih dahulu baru kemudian dibahas kembali KUA-PPAS.

Disebutkannya, keinginan Pemko memasukkan penyertaan modal untuk BUMD PD Pembangunan Dumai sebesar Rp 60 miliar merupakan bentuk ketidakseriusan Pemko.

Karena, sebelumnya dewan sudah menolak penyertaan modal tersebut karena belum dianggap penting. Apalagi selama ini BUMD PD Pembangunan Dumai tidak memberikan kontribusi bagi daerah. "Keterlambatan ini bukan lagi kesalahan DPRD, tetapi kesalahan eksekutif," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, membahas Ranperda dalam waktu yang relatif singkat juga belum tentu menghasilkan kebijakan yang baik. Ia mengaku khawatir akan mengulur waktu lebih panjang untuk merevisi Ranperda tersebut.

Sehingga ia meminta eksekutif legowo saja untuk mengeluarkan nota keuangan penyertaan modal tersebut. "Harusnya memang dikeluarkan pernyataan modal tersebut. Bersabar sampai APBD perubahan. Namun hingga saat ini tetap dipaksakan masuk," katanya.

Selain itu ia menyinggung bahwa pengesahan APBD Kota Dumai selalu terlambat, APBD 2013 lalu disahkan sudah bulan Februari. Akibatnya, penyerapan anggaran tidak seperti yang diharapkan.

Sebab,  proyek di APBD 2013 hingga saat ini masih ada yang dikerjakan, tanpa kejelasan perpanjangan waktu dari Kemendagri. "Proyek-proyek itu seharusnya yang kita evaluasi, tetapi waktu terus berjalan," tambah politisi PAN tersebut.

Sedangkan Ketua Komisi I Timo Kipda membenarkan pembahasan KUA-PPAS terkendala dengan pembahasan Ranperda penyertaan modal. "Kita tunggu dululah, saya yakin akhir Januari nanti kita sudah selesai. Apalagi saat ini Sekda kan masih umrah," katanya.**(die)