Walikota Dumai: Ranperda Penyertaan Modal BUMD Sangat Penting
Selasa, 14 Januari 2014 20:36 WIB
DUMAI - Walikota Dumai Khairul Anwar mengatakan Ranperda penyertaan modal bagi BUMD sangat penting menunjang program 2014. Sebab, penyertaan modal tersebut sangat berkaitan dengan program air bersih dan perusahaan daerah.
"Kalau tidak dilaksanakan di APBD murni 2014, menurutnya rencana program pengadaan air bersih yang dirindukan warga Dumai akan semakin lama terealisasi. Ini sangat penting untuk didukung. Bagaimanapun, tentu dewan harus menyelesaikan Ranperdanya. Karena, ranperda itu kan tapaknya, ya selesaikan dulu tapaknya," ujarnya, kemarin.
Meski demikian, ia meminta penyelsaian APBD 2014 tidak lebih bulan Januari, mengingat kegiatan di tahun 2014 lebih memprioritaskan infrastruktur. Ia juga menyinggung pengesahan APBD 2013 lalu sudah mengulur waktu sehingga proyek fisik bertepatan dengan musim hujan.
"Januari ini harus ketok palu," katanya. Mengenai prioritas anggaran, Khairul tidak menyebut secara pasti. Yang jelas, katanya semuanya harus sesuai ketentuan UU yang berlaku.
"Tentu anggaran dibidang pendidikan yang paling besar, yakni 20 persen. Bagaimanapun, ini harus sesuai dengan ketentuan, mungkin setelah itu kesehatan dan baru kemudian bidang PU," katanya.
Sedangkan mengenai usulan pemerintah pada APBD 2014 serta nesaran SiLPA APBD 2013, belum bisa diprediksikan. Sebab, nominal dari kedua itu harus sesuai dengan laporan TAPD.
Sementara itu, terkait rancangan anggaran tahun depan, Ketua komisi I DPRD Dumai Timo Kipda mengatakan belanja pegawai Pemko Dumai menghabiskan anggaran sedikitnya 48 persen. Hal ini menyebabkan Dumai termasuk ke dalam lima besar dengan prediket belanja pegawai paling boros se-Riau.
Dikatakannya, besarnya anggaran belanja pegawai karena terlalu banyak kegiatan Dinas keluar kota. Sehingga lepas kontrol menyebabkan anggaran terbuang secara mubazir. Sementara Kabupaten Rokan Hilir mampu berhemat dan sebagian besar anggarannya untuk kepentingan pembangunan.***(die)
"Kalau tidak dilaksanakan di APBD murni 2014, menurutnya rencana program pengadaan air bersih yang dirindukan warga Dumai akan semakin lama terealisasi. Ini sangat penting untuk didukung. Bagaimanapun, tentu dewan harus menyelesaikan Ranperdanya. Karena, ranperda itu kan tapaknya, ya selesaikan dulu tapaknya," ujarnya, kemarin.
Meski demikian, ia meminta penyelsaian APBD 2014 tidak lebih bulan Januari, mengingat kegiatan di tahun 2014 lebih memprioritaskan infrastruktur. Ia juga menyinggung pengesahan APBD 2013 lalu sudah mengulur waktu sehingga proyek fisik bertepatan dengan musim hujan.
"Januari ini harus ketok palu," katanya. Mengenai prioritas anggaran, Khairul tidak menyebut secara pasti. Yang jelas, katanya semuanya harus sesuai ketentuan UU yang berlaku.
"Tentu anggaran dibidang pendidikan yang paling besar, yakni 20 persen. Bagaimanapun, ini harus sesuai dengan ketentuan, mungkin setelah itu kesehatan dan baru kemudian bidang PU," katanya.
Sedangkan mengenai usulan pemerintah pada APBD 2014 serta nesaran SiLPA APBD 2013, belum bisa diprediksikan. Sebab, nominal dari kedua itu harus sesuai dengan laporan TAPD.
Sementara itu, terkait rancangan anggaran tahun depan, Ketua komisi I DPRD Dumai Timo Kipda mengatakan belanja pegawai Pemko Dumai menghabiskan anggaran sedikitnya 48 persen. Hal ini menyebabkan Dumai termasuk ke dalam lima besar dengan prediket belanja pegawai paling boros se-Riau.
Dikatakannya, besarnya anggaran belanja pegawai karena terlalu banyak kegiatan Dinas keluar kota. Sehingga lepas kontrol menyebabkan anggaran terbuang secara mubazir. Sementara Kabupaten Rokan Hilir mampu berhemat dan sebagian besar anggarannya untuk kepentingan pembangunan.***(die)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

