Asal Jangan ke Bali, Gubri Izinkan Pejabat Study ke China dan Thailand
Selasa, 27 Mei 2014 21:08 WIB
PEKANBARU - Larangan untuk ke luar daerah dari Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tentu saja tidak berlaku untuk semua dan tanpa pengecualian.
Buktinya saja, Gubri malah memberikan izin kepada pejabat ke luar provinsi bahkan ke luar negeri jika itu memang menyangkut kepentingan pemerintah, terutama dalam kajian study atau belajar untuk peningkatan mutu dan pengembangan sektor-sektor di Provinsi Riau.
Gubri saat menghadiri temu ramah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau dengan pelaku usaha di Riau, mengatakan, untuk urusan pertanian dan perkebunan, para pejabat bisa saja belajar ke beberapa negara tetangga, seperti Thailand.
Sementara kalau urusan industri, para pejabat juga diperbolehkan berangkat ke negara-negara maju dan berkembangan seperti China. Namun ditegaskannya, kalau hanya untuk main-main, itu tidak akan pernah diperbolehkan.
"Kalau ke Thailand dan China pergilah, tapi kalau ke Bali, itu bukan study, tapi main-main," kata Gubri saat memberi pengarahan.
Jika itu untuk kepentingan dan kemajuan pemerintah daerah, Gubri sangat mendukung kalau jajarannya serius untuk meniru negara-negara yang kuat akan sektor masing-masing.
Terutama sesuai dengan kultur perekonomian di Riau, seperti perkebunan, pertanian, perikanan dan produksi bahan tambang.
Hadir dalam temu ramah tersebut Kepala BPMPD Riau Irhas Irfan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Muhammad, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Ahmadyah Harrofie, Kepala Dinas Perhubungan Riau Adizar dan sejumlah pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemprov Riau lainnya.***(grc)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Sosial
Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat Pemko Dumai Lewat Bimtek
-
Ekbis
Proyek Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangke Capai 30 Persen
-
Nasional
Budi Arie Setiadi, Video Viral dan Sanksi Projo
-
Hukrim
Tengku Muhammad Nasir Ditangkap di Aceh Setelah Jadi Buronan Kasus Korupsi Dishub Dumai
-
Politik
KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, APBD Dumai Naik Jadi Rp2,246 Triliun
-
Sosial
Instalasi Jaringan Listrik PLN di Ratu Sima Dikeluhkan Warga

