ROKAN HULU : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau menuntut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Pasirpangaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) agar berkinerja profesional.

Melalui demontrasi di Kantor PT PLN Ranting Pasirpangaraian dan Kantor DPRD Rohul, Jumat (14/11/14), ratusan massa mengancam bakal menyegel kantor plat merah itu jika kinerja terus memburuk.

Dalam orasinya, Koordinator BEM se-Riau Harmansyah menyampaikan beberapa sikap ke Manager PT PLN Ranting Pasirpangaraian Juloko Saragih, seperti meminta agar mengganti alat elektronik pelanggan yang rusak akibat pemadaman listrik. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

"Tarif listrik terus naik, namun pelayanan menurun. Layanan untuk keluhan pelanggan harus aktif melayani selama 24 jam," sampai Harmansyah dalam orasinya.

Massa juga meminta PLN melakukan penambahan pembangkit listrik di dan segera direalisasikan. UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pada pasal 29 harus dilaksanakan dengan benar. PLN diminta harus melayani masyarakat dengan jujur dan transparan.

BEM juga meminta agar PT PLN wilayah Rohul harus diaudit. "Stop alasan klasik kekurangan karena daya karena peralatan rusak dan lain-lain," sampai orator.

Kemudian, saat demontrasi di Kantor DPRD Rohul, BEM se-Riau juga menolak kenaikan BBM. Dalam penyampaiakn aspirasinya, mereka meminta masalah subsidi silang BBM. Kalangan menengah atas membayar lebih mahal dari rakyat kelompok bawah.

Selanjutnya, masalah pembagian dua jenis BBM, rakyat biasa menerima BBM jenis oktan 80-83, untuk jenis kedua BBM super dengan oktan 92 untuk jenis Pertamax.

Pemerintah juga melakukan reformasi birokrasi dalam pengelolaan minyak dan gas (Migas) Indonesia dan berantas mafia Migas.

Mahasiswa meminta pemerintah membangun kilang minyak untuk menekan impor minyak. Mereka juga desak pemerintah melakukan nasionalisasi aset Migas di Riau, termasuk masalah Blok Rokan atau Blok Langgak serta Blok Kampar.