PASIRPANGARAIAN - Pada 2015, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mewacanakan akan membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ahli akutansi dan hukum. 

Wacana baru akan dilakukan jika program Rp1 miliar per desa yang diperkirakan dimulai seusai Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 nanti memang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Sekitar delapan tahun terakhir, Pemkab Rohul tidak membuka lowongan atau formasi CPNS. Hal itu tidak dilakukan karena pemerintah daerah lebih mengutamakan tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data base hingga 2005 silam.

Bupati Rohul Achmad mengatakan rencana penerimaan CPNS 2015 lebih memprioritaskan tenaga profesional di bidang akutansi dan hukum. Mereka dipersiapkan untuk menunjang berjalannya program Rp1 miliar per desa bersumber dari dana APBN 2014.

"Nanti akan mendapat pendampingan dari satu ahli akuntasi serta 16 ahli hukum berstatus PNS di setiap setiap kecamatan," kata Bupati Achmad saat kunjungan di Desa Sei Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kamis (19/6/14).

CPNS akan ditempatkan sebagai tenaga profesional mengantisipasi ketidaksiapan pemerintah desa sesuai jumlah desa dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat. Ia menilai, tenaga ahli akutansi dan hukum sangat penting, terutama dalam upaya menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.

Adanya pendampingan tenaga profesional, para Kepala Desa (Kades) selaku pengelola dana bisa terhindar dari sanksi hukum karena salah dalam penggunaan anggaran.

Bupati Rohul menjelaskan, bantuan Rp1 miliar per desa merupakan implementasi dari Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 yang baru disahkan oleh DPR-RI. Program belum dilaksanakan karena Peraturan Presiden RI mengenai petunjuk tekhnis belum keluar.***(zal)