DUMAI - Nampaknya, situasi organisasi pasca Kongres Rekonsiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) tanggal 8-10 Januari 2015 di Jakarta dimanfaatkan oknum tertentu di Dumai. Bahkan isu K.SPTI tandingan di kota Dumai mulai muncul. 

Menyikapi hal itu, seluruh PUK F SPTI se kota Dumai mengeluarkan pernyatakan sikap, tidak mengakui dan menolak dengan tegas keberadaan K.SPSI dan F.SPTI tandingan/illegal yang mulai muncul di kota Dumai, karena tidak sesuai dengan legalitas organisasi dan tidak beradarkan ketentuan berlaku. 

Keberadaan K.SPSI dan F.SPTI tandingan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat deklarasi pada 1 Agustus 2012 yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis yang merupakan pedoman rekonsiliasi pada 6 Agustus 2012 antara kubu K.SPSI pimpinan Yoris Rawayei (Pasar Minggu) dengan kubu K.SPSI pimpinan Syukur Sarto (Kalibata). 

Dalam pernyataan sikap tersebut ditegaskan bahwa seluruh PUK F.SPTI se kota Dumai hanya mengakui dan tunduk pada organisasi DPC Federasi SPTI Dumai yang dipimpin Nurdin Budin S.Sos sebagai ketua dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai dengan nomor; 568/PSY/DTK-TRANS/VII/06 tanggal 30 Agustus 2010 dengan secretariat Jalan Jenderal Sudirman No.229 Dumai sesuai UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB). 

"Seluruh PUK F.SPTI-K.SPSI se kota Dumai dengan tegas akan bertindak untuk membela dan mempertahankan lokasi kerja yang merupakan sumber penghidupan dan kehidupan anggota dan keluarga kami. Terhadap oknum dan organisasi mana pun yang akan merongrong keutuhan organisasi yang mana sudah sejak lama (puluhan tahun) telah bergabung dengan F.SPTI-KSPSI Kota Dumai," demikian pernyataan sikap PUK F.SPTI Kota Dumai tertanggal 18 Febriari 2015. 

Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kota Dumai Nurdin Budin S.Sos menjelaskan, setelah sekitar 5 (lima) tahun terjadi perpecahan K.SPSI telah dilakukan deklarasi rekonsiliasi K.SPSI antara kubu Yorrys Raweyai sebagai Ketua Umum DPP K.SPSI Kongres VIII di Kota Batu Malang Jawa Timur dengan kubu Drs Sjukur Sarto MS sebagai Ketua Umum DPP K.SPSI hasil Kongres VII di Hotel Grand Cempaka beralamat di Jalan Raya Kalibata No. 3 C. 

Ada pun mekanisme dan teknis rekonsiliasi diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) yang disepakati bersama.Bagi pengurus PP FSPA SPSI, DPD K.SPSI dan DPC K.SPSI yang tidak ganda, pengurus yang ada tetap melanjutkan kepengurusannya hingga masa baktinya berakhir. 

"Tak penah, kepengurusan DPC K.SPSI maupun F.SPSI Kota Dumai tidak ganda, dengan demikian pengurus yang ada akan tetap melanjutkan kepengurusan hingga masa bakti berakhir. Itu sesuai petunjuk teknis pelaksanaan konsolidasi yang disepakati bersama," Nurdin Budin diamini Drs H Armidy, Selasa (24/2/15). 

Ternyata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai telah melakukan Penangguhan Pencatatan kepada DPC K.SPSI Kota Dumai atas nama Ketua Khairuddin S.HI.M.Ag melalui surat No.568/DTK-TRANS/82 tanggal 16 Februari 2015. 

Menurut Disnakertrans Dumai, berdasarkan Deklarasi Rekonsiliasi K.SPSI yang dinyatakan 1 Agustus 2012, mekanisme rekonsiliasi diatur dalam petunjuk teknis. 

Berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut bagi pengurus PP FSPA SPSI, DPD K.SPSI dan DPC K.SPSI yang tidak ganda, pengurus yang ada tetap melanjutkan kepengurusanya hingga masa baktinya berakhir. 

"Setahu kami DPC K.SPSI Kota Dumai tak ganda, maka sesuai deklarasi rekonsiliasi maka kepengurusan yang ada tetap melanjutkan kepengurusan hingga masa baktinya berakhir," jelas Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai M Fadhly SH. 

Dalam kesempatan itu, Fadhly minta jika pun ada permasalahan di internal PP FSPA SPSI hendaknya tidak berimbas ke Dumai. Sebab jika perpecahan ditubuh SP/SB terjadi, akan berdampak tak baik. 

"Jangan sampai situasi yang sudah kondisi kondusif di Dumai terganggu. Mari bersama ciptakan kota Dumai aman, damai dan nyaman terpelihara dengan baik," pintanya.