BENGKALIS - Kalangan kontraktor atau rekanan di Bengkalis mengaku mengeluhkan beratnya persyaratan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa yang diberlakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis. 

Mereka meminta ULP memberikan kemudahan khususnya untuk persyaratan pada kegiatan dengan volume kecil.

“ULP memberlakukan persyaratan yang kurang bisa diterima dunia konstruksi di Bengkalis, seperti SKT. Kami berharap ada sedikit kelonggoran dari panitia lelang, khususnya untuk tenaga teknis proyek yang bernilai dibawah Rp1 miliar,” ungkap Suhaimi, Ketua Gapensi Kabupaten Bengkalis, Selasa (27/5/14).

Suhaimi juga menyontohkan, untuk SKT proyek dibawah Rp1 miliar atau proyek dengan HPS ratusan juta tidak perlu tenaga ahlinya tamatan S1 atau S2, cukup tamatan SMK sesuai spesifikasi proyek yang dilelangkan. 

Kemudian, dalam pelaksanaan pelelangan yang menggunakan SPSE atau E-proc, kalangan rekanan yang mengikuti lelang juga tidak bisa tahu apakah persyaratan administrasinya lengkap atau tidak.

“Untuk itu pada pelelangan seluruh kegiatan baik konstruksi maupun pengadaan, panitia mengumumkan di SPSE alasan sebuah perusahaan digugurkan sebagai persyaratan lelang. Harapan kami, proses lelang tahun ini bisa transparan, tidak merugikan kalangan kontraktor akibat persyaratan maupun sistem lelang yang diberlakukan panitia,” pintanya.

Terpisah, Sekretaris ULP Bengkalis Bambang Irawan yang dikonfirmasi soal persyaratan tersebut mengatakan semua tahapan pelelangan serta persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilelangkan.

“Yang melelang proyek serta melakukan evaluasi adalah Pokja-pokja. Soal transparansi, tetap mengedepankan hal tersebut, tentunya dalam batas koridor aturan lelang yang termuat dalam berbagai peraturan pemerintah,” tegas Bambang.***(dik)