PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau jangan takut dalam menjalankan APBD Riau 2014 karena perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). 

"Kalau misalnya ada anggota dewan yang mempertanyakan APBD Riau 2014, kan itu sudah `di-back up` oleh Mendagri. Kalau misalnya salah, maka salahkan saja Mendagri," kata Mendagri Gamawan di Pekanbaru, Rabu. 

Mendagri Gamawan Fauzi telah melantik Gubernur dan Wakil Gubenur Riau terpilih periode 2013-2018 Annas Maamun- Arsyadjuliandi Rachman yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Remaja Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru. 

Kalau sudah ada solusi yang diberikan pihaknya terkait penggunaan APBD Riau 2014, menurutnya, maka masalah dihadahapi penjabat di lingkungan Pemprov Riau yakni adanya nomenklatur organisasi baru dengan anggaran model lama. 

Jika ditemukan permalahan tersebut di provinsi lain di Indonesia, maka seorang gubernur boleh menerbitkan peraturan gubernur (pergub). "Saya belum tahu, apakah sudah dibuat atau belum pergub," katanya. 

Terkait saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau yang menyebut anggaran digunakan sesuai dengan peruntukan, Menteri pun menyambung, kalau belum ditemukan solusinya. "Tetapi jika sudah ditemukan, maka tidak jadi masalah," ujarnya. 

"Karena kewenangan otonomi daerah ada di Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan solusi. Dibolehkan memakai anggaran dengan adanya pergub dan menunjukkan nomenklatur baru, sehingga anggaran-anggaran tadi masuk dalam organisasi yang baru," jelasnya. 

Ketika terjadi perubahan anggaran, maka nanti akan dibetulkan semua. "Sehingga menjadi peraturan daerah, dengan demikian sudah selesai. Tetapi, harus diberitahu DPRD Riau mengenai adanya perubahan pergub," ucap Mendagri.***(anto)