PEKANBARU - Pejabat yang belum definitif tak perlu ragu untuk menjalankan Anggaran Pendaftaran Belanja Daerah (APBD). Pejabat yang takut melaksanakannya, akan menjadi penilaian. 

Demikian dikatakan dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, usai menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN di aula Makorem, Selasa (14/4/15). 

"Nggak apa-apa (Tak menjalankan APBD) itu juga bagian dari penilaian kita juga," kata Plt Gubri yang biasa disapa Andi. 

Menurut Andi, hanya pejabat-pejabat yang tidak paham tentang anggaran kenapa takut menjalankan APBD. Pada hal, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengantongi Surat Keputusan-Pengguna Anggaran (SK-PA).

Selain itu, dijajaran tingkat bawah juga sudah terbentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termasuk Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK). 

Sehingga tidak ada alasan pejabat untuk takut melaksanakan anggaran. "Nggaklah itu pejabat yang tak mengerti aja. Udah bisa dijalankan. Ada PA, ada KPA kok," ungkap Andi. 

Bahkan menurut Andi, semua pejabat eselon sudah diberi pengarahan terkait pelaksanaan APBD Riau tersebut. Sehingga jika ada pejabat masih ragu-ragun menjalankan APBD Riau perlu dipertanyakan. 

"Udah diberi pengarahan. Tanya Bappeda kalau tak percaya," papar Andi. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Riau Indrawati Nasution mengatakan memasuki April tahun ini, realisasi keuangan di lingkungan Pemprov Riau masih berkutat diangka 5,3 persen.

Diakuinya, penyebab minimnya realisasi itu dikarenakan belum jalannya APBD Riau.