PEKANBARU - Himbauan Plt gubernur Riau terkait larangan penggunaan mobil dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memunculkan kebingungan tersendiri, khususnya bagi pejabat ASN itu sendiri. 

Pasalnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan dibolehkannya pejabat ASN menggunakan fasilitas mobil dinas untuk mudik lebaran. 

"Di satu sisi, imbauan dari Plt mungkin secara khusus kepada PNS Pemprov Riau‎. Tapi di sisi lain, Menpan RB mengeluarkan instruksi membolehkan penggunaan mobil dinas, ini jelas membingungkan pejabat ASN," kata Taufik Arrakhman, Anggota Komisi A DPRD Riau kepada wartawan, Selasa (30/06/15). 

Untuk itu sebut politisi Gerindra ini, perlu sinkronisasi antara kebijakan Kemenpan RB dengan himbauan Plt gubernur Riau. Hal ini agar tidak menjadi rancu di kalangan pejabat ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Riau. 

"Aparatur ini kan, komandan panglimanya Menpan RB, tentu harus disinkronkan terlebih dahulu aturan-aturan yang telah dibuat.‎ Yang jelas, perlu disinkronkan, aturan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, artinya koordinasi pembuat kebijakan sangat diperlukan," ungkapnya. 

Sementara itu, Muhammad Adil, Anggota Komisi E DPRD Riau mengatakan, dirinya tidak terlalu mempersoalkan pejabat ASN yang menggunakan mobil dinas saat lebaran. Baginya, jika pejabat ASN menggunakan mobil dinas dengan menggunakan uang pribadi untuk keperluan mobil dinasnya, menurutnya hal itu biasa-biasa saja. 

"Yang tidak boleh itu, menggunakan mobil dinas dengan dibarengi uang negara untuk keperluan mobilnya, katakanlah seperti membeli minyaknya. Kalau menggunakan uang pribadi, saya rasa tidak ada salahnya," tutup mantan anggota DPRD Meranti.