SELATPANJANG - Menerapkan produk hukum yang telah dibuat secara tegas, transparan dan tanpa pandang bulu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. 

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Iqaruddin, dalam sambutannya saat membuka Pelatihan Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Senin (27/10/2014). 

Menurutnya, penegakan supremasi hukum mutlak dan mendesak untuk dilakukan.

"Persoalan utama di bidang hukum yang mendesak untuk segera ditangani di daerah ini adalah penegakan dan pelaksanaan supremasi hukum. Hal ini terkait dengan fenomena munculnya model-model pengadilan jalanan dan kecenderungan main hakim sendiri serta rendahnya penghargaan terhadap HAM," ungkapnya.

Menurutnya, kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah serta munculnya berbagai praktek diskriminasi, inkonsistensi dan tidak adanya transparansi di bidang penegakan hukum, menjadi gejala umum yang tengah melanda masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Keadaan ini menjadi semakin buruk, karena produk hukum yang ada belum mampu memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum, apalagi rasa keadilan kepada masyarakat," jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Sekda, salah satu cara untuk menjawab permasalahan itu, diperlukan penyusunan dan menyempurnakan produk hukum daerah melalui review berbagai produk hukum yang telah ada. 

"Selain itu, juga perlu meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan aparat hukum, agar tercipta sosok aparat hukum yang profesional, memiliki integritas dan kredibilitas," jelasnya.***(hrc-fan)