DUMAI - Walikota Dumai Khairul Anwar menyebutkan bahwa pemerintah kota menargetkan perolehan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber penerimaan pada 2014 sebanyak Rp 137,408 miliar.

"Target penerimaan keuangan daerah 2014 ini naik sekitar 1,50 persen dibandingka perolehan tahun 2013, sehingga rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2014 diprediksi meningkat 14,07 persen," kata Walikota Khairul saat menyampaikan nota keuangan kepada lembaga DPRD Dumai, Selasa.  

Wali Kota menambahkan, bahwadalam penyusunan rancangan APBD terdapat juga penerimaan bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 943,114 miliar dan lain-lain pendapatan sah sebanyak Rp 111,518 miliar.    

"Pendapatan daerah pada penyusunan anggaran 2014 diprediksi mencapai Rp1,192 triliun dan meningkat dibanding 2013 sebanyak hanya Rp1,045 triliun," kata Khairul.    

 

Sementara, untuk kebijakan belanja daerah dalam RAPBD 2014, lanjutnya, dianggarkan sebesar Rp1,328 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 12,07 persen.    

Orang nomor satu di lingkup Pemerintahan Kota Dumai ini menjelaskan pada alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp465,899 miliar dan belanja langsung Rp862,142 miliar.    

"Belanja langsung ini meliputi belanja pegawai Rp132,032 miliar, belanja barang dan jasa Rp327,983 miliar dan belanja modal Rp402,125 miliar," ujarnya.    

Penyusunan anggaran pembangunan daerah juga mengacu pada kebijakan pembiayaan daerah sebesar Rp240,120 miliar bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.    

Sementara pada pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp35 miliar untuk penyertaan modal perusahaan daerah (Perusda) Air Bersih sebesar Rp7 miliar dan PT Pembangunan Dumai sebanyak Rp28 miliar.    

"Netto kebijakan pembiayaan dan pengeluaran daerah tahun anggaran 2014 diperkirakan mencapai Rp2053,120 miliar," jelasnya.

Dia berharap mendapat dukungan semua pihak agar pembahasan rancangan peraturan daerah APBD berjalan lancar dan cepat serta akan berdampak positif terhadap pelayanan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.***(ant)