PASIRPANGARAIAN - Sejak dibukanya Transmigrasi di Mahato Kecamatan Tambusai Utara pada tahun 1980-an, salah satu daerah di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ini masih belum tersentuh penerangan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Selama ini, warga di Tambusai Utara masih menggunakan penerangan listrik bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) swadaya desa dengan masyarakat setempat. Setiap bulan, masyarakat harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli kebutuhan bahan bakar solar.

Warga Desa Bangun Jaya, Tambusai Utara, Azam Muqammad, mengatakan saat ini masyarakat disana sangat membutuhkan penerangan listrik PLN, karena mereka harus keluarkan biaya besar untuk iuran operasional PLTD swadaya.

"Kami mengharapkan pemerintah daerah dan PLN memprioritaskan untuk penerangan listrik," kata Azam.

Warga Bangun Jaya lain, Yanto juga mengharapkan senada. Dia berharap PT PLN realisasikan program listrik desa (Lisdes) di desanya secepatnya. Masyarakat mengaku berat mengeluarkan biaya iuran listrik untuk PLTD.

Yanto mengungkapkan, setiap bulannya, per kepala keluarga di desanya harus mengeluarkan uang antara Rp350 hingga Rp450 ribu untuk membayar iuran PLTD. Menurutnya, dana itu sudah sangat besar, apalagi PLTD hanya beroperasi sejak pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB.

"Hanya hari Minggu yang menyala dari pagi sampai jam 12 siang, sudah itu mati lagi. Jam 6 sore baru menyala lagi sampai besok paginya," ungkap Yanto.

Dengan kondisi itu, baik Azam dan Yanto sangat mengharapkan PT PLN Rayon Pasirpangaraian realiasikan Program Lisdes di kecamatan mereka. Sehingga, krisis listrik yang sudah terjadi sejak zaman Transmigrasi ini bisa teratasi secepatnya.***(zal)